Mataram (Suara NTB) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas 45 Mataram menggelar seminar pendidikan politik tentang peran mahasiswa sebagai agen of control dalam mengawal kebijakan publik yang hasilkan pemerintah.
Seminar pendidikan politik tersebut menghadirkan dua pembicara utama, yakni dari praktisi politik, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, dan dari akademisi, Dr Alfisahrin M.Si. Turut hadir dalam seminar tersebut segenap civitas akademika Universitas 45 Mataram, mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fisipol, Dosen serta mahasiswa.
Dr. Alfisahrin dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kebijakan publik itu menyangkut pengaturan kepentingan masyarakat dari berbagai aspek. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan lainnya. Karena itu kebijakan publik yang baik adalah kebaikan yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.
“Kebijakan yang baik itu, kebijakan yang mengena kepada pokok permasalahan masyarakat. Kebijakan yang akan menciptakan dan menghadirkan kondisi lebih baik dan adil bagi masyarakat. Sehingga perumusan kebijakan publik itu harus didasari pada permasalahan masyarakat itu sendiri,” ujarnya pada Sabtu, 18 Maret 2023.
Namun faktanya menurut Alfisahrin tidak sedikit kebijakan yang diambil pemerintah justru tidak mencerminkan kebutuhan publik itu sendiri. Sehingga banyak kebijakan yang dilahirkan pemerintah kemudian tidak menjadi solusi bagi masyarakat. “Kebijakan yang dilakukan pemerintah ternyata tidak menjawab permasalahan masyarakat,” katanya.
Dipaparkan Alfisahrin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan kebijakan publik yang baik, sehingga bisa jadi solusi bagi masyarakat. Pertama dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan itu sendiri.
Kedua, harus realistis yakni kebijakan tersebut harus bisa dilaksanakan, karena faktanya banyak kebijakan yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Ketiga harus transparan, dan keempat tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.
“Nah posisi mahasiswa sebagai kekuatan moral, sebagai agen of control itu harus bisa ikut terlibat mengawasi pengambilan kebijakan publik. Karena memang kebijakan publik memerlukan sikap kritis dari semua pihak, termasuk dari elemen mahasiswa sehingga kebijakan itu tidak disalahgunakan,” tandasnya.
Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi menyampaikan dalam penyusunan, perencanaan dan pengambilan kebijakan publik, dalam pemerintahan dikenal ada dua cara. Pertama cara teknokratis yakni perencanaan dari pihak eksekutif, dan kedua cara politis yakni penyerapan aspirasi oleh legislatif.
“Dalam perencanaan kebijakan itu pemerintah melibatkan seluruh unsur terkait, perwakilan komunitas masyarakat menyampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya. Baik lewat eksekutif maupun legislatif,” katanya.
Dalam proses perencanaan itu mahasiswa bisa ikut terlibat langsung, di sana diharapkan mahasiswa menyampaikan aspirasinya, saran dan kritiknya. Sehingga kebijakan publik yang akan diambil pemerintah bisa mencapai tujuannya.
“DPRD Kota Mataram membuka jalan untuk mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan Publik. Karena sempurnanya kebijakan itu di lahirkan dari sikap kritis dan saran dari penerima kebijakan. Nah mahasiswa bisa mengambil peran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan publik itu sendiri,” serunya.
Sementara itu, Ketua BEM Fisipol Universitas 45 Mataram, M. Tohir Jaelani dalam pemaparannya menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai agen of control diharapkan tidak hanya menyampaikan kritikan semata terhadap kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Tapi bagaimana mahasiswa juga bisa ikut serta mulai dari perencanaannya.
“Kami mengajak semua ketua BEM se Kota Mataram, dan mahasiswa sebagai agen of control untuk mengkawal kebijakan publik pemerintah daerah di NTB ini mulai dari proses perencanaannya, sampai mengawasi pelaksanaannya. Memastikan bahwa kebijakan itu sampai ke masyarakat,” pungkasnya. (ndi)
