Bima (Suara NTB) -Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB wilayah Kabupaten dan Kota Bima memastikan tidak ada permintaan uang atau dana terkait seleksi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Hal itu sekaligus menepis informasi yang beredar, adanya sejumlah guru honorer di wilayah Kota dan Kabupaten Bima yang dinyatakan lolos PPPK dimintai uang puluhan juta rupiah dengan mencatut nama Gubernur NTB.
“Kami pastikan permintaan uang terkait seleksi PPPK tidak ada, karena hingga saat ini tidak ada laporan yang diterima,” kata Kepala KCD Dikbud Kota dan Kabupaten Bima, Drs. H. Anwar Hamzah SH, M.Si, Senin (20/3).
Kalaupun hal tersebut ditemukan ada, Anwar menegaskan pihaknya akan mengambil langkah dan sikap tegas. Termasuk juga akan memproses dan menyelesaikan secara hukum. Apalagi mencatut nama Gubernur NTB.
“Kalau ada, kita akan ambil sikap tegas dan menyelesaikan secara hukum,” tegasnya.
Terkait seleksi PPPK guru SMK/SMA di wilayah Kota dan Kabupaten Bima, Ia mengaku tidak mengetahui persis prosesnya. Sebab teknis perekrutannya merupakan domain langsung Kepala Sekolah (Kepsek) dan Dikbud Provinsi NTB.
“KCD tidak terlibat seleksi PPPK. Sebab sesuai juklak dan juknis, domainnya Kepsek dan Dinas,” katanya.
Meski begitu, pihaknya tetap meminta warga terutama guru honorer yang sudah dinyatakan lolos PPPK untuk tidak mempercayai iming-iming oknum tertentu termasuk Kepsek yang meminta sejumlah uang dengan modus memiliki kedekatan dengan Gubernur NTB.
“Jangan mudah percaya. Karena tidak ada arahan atau perintah permintaan uang. Lagipula seleksi PPPK gratis, terbuka dan transparan,” katanya.
Bagi masyarakat yang menemukan adanya praktik itu, Ahmad menyarankan agar melaporkan ke KCD setempat atau kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses hukum lebih lanjut. Kata dia, baik penerima dan pemberi akan menerima ganjaran sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Saya ingatkan juga kepada semua Kepsek agar fokus mengurus tanggungjawabnya sebagai pimpinan sekolah. Tidak menjadi calo PPPK,” pungkasnya. (uki)
