Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) melibatkan semua Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Lobar. Rakor yang sekaligus digelar menyambut HUT Lobar ke 65 itu dihadiri Bupati Lobar H Fauzan Khalid. Dalam kesempatan itu, bupati menekankan kepada jajaran Dinsos dan segenap pendamping PKH agar turut membantu penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem yang menjadi fokus Pemda Lobar.
Rakor yang diadakan di Aula Kantor Bupati Lobar, itu dihadiri oleh Kadis Sosial Lalu Martajaya, Koordinator PKH wilayah Nusa Tenggara, Koordinator Kecamatan, jajaran pejabat Dinsos.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan Pemda sedang menggalakkan program pengentasan kemiskinan, Stunting, dan Gamaq (Gerakan Anti Merarik Kodeq). “Kami menekankan agar berbagai program yang dilaksanakan ini bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya Kementerian Sosial dalam menyukseskan pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting dan lainnya,” tegas dia.
Ditargetkannya, tingkat kemiskinan di Lobar dapat berkurang, sehingga berada di angka satu digit atau di bawah 10 persen. “Tentu dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan serta gotong royong kita berharap dapat menekan angka kemiskinan hingga satu digit,” ujarnya.
Karena itu lanjut dia, penurunan angka kemiskinan dan stunting tidak hanya keberhasilan perseorangan saja, melainkan kerjasama berbagai pihak dan seluruh masyarakat Lobar.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan di tahun 2023 mengalami penurunan sesuai dengan target RPJMD yang dulunya masih di atas 14 persen, sekarang di tahun 2023 menjadi 13.33 persen.
Menurutnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangatlah penting bahkan harus ditingkatkan. Di sisi lain, tantangan data menjadi fokus untuk terus bekerja nyata dengan data dan menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan di masa mendatang.”Untuk itu, diperlukan adanya kolaborasi antara Pemda melalui Dinsos dengan para pendamping sosial PKH yang akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan dimasa mendatang,” ujar Bupati.
Sementara itu Kadis Sosial H.L. Martajaya menjelaskan, ada sekitar 131 pendamping PKH yang tersebar di Lobar dengan jumlah penerima PKH sebanyak 76 ribu. Dengan komposisi tersebut maka satu pendamping PKH akan melayani atau mengkoordinir sekitar 500 orang penerima bantuan PKH. Hal ini menurutnya, belumlah ideal.
Ia berharap dengan banyaknya penerima bantuan PKH, maka SDM bisa ditambah untuk bisa mengkoordinir para penerima bantuan. “Kami berharap agar pendamping PKH bisa ditambah dan hal ini sudah kita tidak lanjuti dengan bersurat ke Kemensos untuk mendapat tambahan pendamping PKH agar dapat melancarkan Program-Program Kemensos selanjutnya,” jelasnya.
Dalam rakor ini terdapat beberapa penekanan bupati, segera ditindaklanjuti pihaknya. Salah satunya, pendamping PKH ini fokus penanganan pada stunting dan kemiskinan ekstrem. “Kami minta semua pendamping agar menindaklanjuti arahan pak bupati,”ujarnya. (her)
