Dompu (Suara NTB) – Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST, MT menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan kesejahteraan pegawai termasuk bagi honorer melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun honorer sebagai bagian dari jajaran pemerintah juga dituntut memiliki etika dalam berkomunikasi, termasuk ketika memperjuangkan kesejahteraannya.
Hal itu disinggung H Syahrul Parsan, ST, MT ketika menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke 49 yang dirangkaikan dengan senam dan jalan sehat di lapangan kantor Bupati Dompu, Jumat, 17 Maret 2023. “Tidak sepantasnya pegawai melakukan unjuk rasa pimpinannya, terkecuali pimpinannya itu sudah keterlaluan buruknya dan tidak membuka ruang komunikasi,” kata H Syahrul Parsan.
Sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, sejatinya para honorer ketika hendak menyampaikan aspirasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Minta waktu kepada pimpinan langsung atau pimpinan lebih tinggi untuk menyampaikan aspirasi secara baik – baik. Etika ini harus tetap dijaga.
“Ini malah pimpinan memberikan penjelasan, malah dibantah – bantah. Pernyataannya di videokan, kemudian dipotong – potong dan dipolitisir. Ini tidak baik untuk diulangi,” ingat H Syahrul Parsang menyinggung aksi unjuk rasa oleh petugas kesehatan yang menuntut diangkat menjadi PPPK beberapa waktu lalu.
Ketua DPD PPNI Kabupaten Dompu, Hj Rostiati Arisandi, SST sebelumnya menyampaikan, perawat merupakan mitra strategis pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pada penanganan pandemi Covid-19 lalu, tidak sedikit tenaga perawat meregang nyawa sebagai konsekwensi tugasnya. “Kami sangat berharap agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan tenaga keperawatan, termasuk dalam pengangkatan PPPK,” kata Hj Rostiati.
Peringatan HUT PPNI ke 49 tahun 2023 di Kabupaten Dompu dilaksanakan dengan berbagai kegiatan bhakti sosial, jalan sehat dan olah raga bersama. Pada puncak kegiatan, Jumat kemarin dilakukan pemeriksaan kesehatan dan donor darah, serta pemberian penghargaan kepada perawat yang memasuki usia pensiun.
Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu pada tahun 2023 ini direncanakan mengangkat tenaga medis termasuk diantaranya tenaga perawat sebagai PPPK. Untuk gelombang pertama, pengangkatan PPPK dilakukan terhadap tenaga guru yang sudah mendapatkan SK penempatan. Pada gelombang kedua yang direncanakan tesnya pada Juni 2023, tenaga kesehatan dan guru juga akan diprioritaskan. (ula)
