Mataram (Suara NTB) – Harga pembelian gabah di tingkat petani saat ini mengalami kenaikan. Sebagaimana Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bapanas sudah mengeluarkan keputusan Nomor 62/KS.03.03/K/3/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.
Didalam SK yang ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi itu menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000/kg. Dalam SK itu juga menyebut harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200/Kg dan harga GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300/Kg, serta harga beras di gudang Perum Bulog Rp9.950/Kg.
Sebelumnya, merujuk Permendag No. 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp4.200/Kg, GKP di tingkat penggilingan Rp4.250/Kg, gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250/Kg, dan beras medium di gudang Bulog Rp8.300/Kg.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, H. Abdul Azis,SH., MH., mengatakan, dengan adanya ketentuan harga baru pembelian gabah dan beras ini, harga beras juga akan mengalami penyeusian. “Pastilah ada kenaikan (harga beras) sedikit. Dan perubahan sedikit inilah yang dihitung inflasi. Walaupun harga beras di NTB itu murah, tapi karena ada kenaikan (pembelian gabah) kan mempengaruhi,” ungkap Azis.
Disisi lain, kenaikan harga dasar pembelian gabah tentu akan membuat petani sumringah. Namun di sisi lain, masyarakat juga sebagai konsumen akan merasakan dampak kenaikan harga beras. Hal inilah yang menjadi di lema, antara petani dengan masyarakat.
“Ada kenaikan sedikit ya tidak apa apalah, kalau beras kita pertahankan murah, artinya daya beli petani menurun. Itu yang ikut kita perhatikan juga,” imbuhnya. Kepala dinas juga menambahkan soal pengaruh dari indikasi gabah yang dibawa ke luar daerah, menurutnya juga tidak menjadi persoalan selama ini. Bahkan pengiriman gabah ke luar sudah dilakukan sejak lama.
Meskipun memang banyak orang yang berharap agar gabah ditahan dan tidak dikeluarkan. Tetapi selama ini belum ada regulasi terkait dengan penahanan tersebut. Dimana diinginkan beras yang harus dikeluarkan bukan gabahnya. “Saya tanyakan juga ke Bapanas, soal gabah yang dibawa keluar. Bapanas, bilang, tidak bisa kita begitu (menahan pengiriman). Bagaimana kalau kita tahan, apa tidak akan anjlok harga di dalam daerah. Karena tidak mungkin semuanya diserap Bulog. Bulog itu nyerap hanya 200 ribu ton tahun ini. Sementara kita di NTB produksinya di atas 1 juta ton gabahnya,” demikian Azis.
Sebelumnya, Pimpinan Wilayah perum Bulog NTB Abdul Muis Sayyyed Ali mengatakan, Bulog NTB pada 2023 ini melakukan pembelian gabah atau beras di tingkat petani di atas HPP (harga pembelian pemerintah). Sesuai dengan ketentuan dari Bapanas yang menerapkan fleksibilitas HPP.
“Pembelian tahun ini sudah ada penyesuaian. Dari Rp8.300 menjadi Rp9.000 untuk beras. Kita mengambil fleksibilitas harga tertinggi Rp9.000 tentu sangat menguntungkan para petani. Gabahnya Rp5.700 dari Rp5.300, jadi ada kenaikan Rp400,” ujarnya. (bul)
