Mataram (Suara NTB) – Kini giliran DPD PDI-P NTB mengeluarkan sikap tegas tidak mengizinkan anggota DPRD Provinsi NTB dari PDI-P untuk ikut melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar negeri. Sebab kegiatan kunker luar negeri tersebut dinilai tidak memiliki urgensi sama sekali untuk daerah.
Demikian disampaikan Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat pada Rabu 15 Maret 2023 kemarin. “Apa relevansinya anggota DPRD ke luar negeri, apa yang bisa diserap dan apa yang mau dibangun, ndak usah mimpilah,” ucap Rachmat.
Lebih lanjut disampaikan anggota DPR RI itu bahwa ia melarang anggota fraksinya di DPRD NTB ikut kunker luar negeri itu, dinilai hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Karena dipastikannya tidak ada hal yang bisa dibawa pulang untuk kemajuan daerah.
“Ya saya larang mereka berangkat itu, apa relevansinya dengan pembangunan yang ada di daerah. Kalau kita kunker paling tidak ada yang dibawa pulang untuk diterapkan ke daerah, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat, karena kita pakai uang rakyat,” tegasnya.
Dirinya melarang anggota fraksinya ikut kunker ke luar negeri tersebut bukan tanpa alasan. Bahkan dirinya juga sebagai anggota DPR RI sudah dijadwalkan akan melakukan kunker ke luar negeri, tapi hal itu tak dilakukan Rachmat, karena alasan tidak ada hal yang mendesak untuk dirinya harus sampai ke luar negeri.
“Saya saja ini tanggal 23 Maret ini akan berangkat ke Amerika, tapi saya putuskan tidak akan ikut berangkat. Kenapa? karena masih banyak kebutuhan kita di dalam negeri ini,” ungkapnya.
Dia menyarankan, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya pasca pandemi covid-19. Mestinya anggota dewan lebih banyak turun ke bawah menemui masyarakat, dan menghadirkan solusi. “Dalam kondisi seperti ini, sekarang ini yang perlu itu anggota dewan turun temui rakyat, apa masalah rakyat diatasi, ngapain ke luar negeri,” serunya.
Rachmat pun menegaskan bahwa partainya akan memberikan sanksi jika anggota DPRD NTB dari PDI-P tak mengindahkan instruksi tersebut dengan tetap ikut kunker ke luar negeri tersebut. “Sudah pasti lah (sanksi) itu pasti, dan saya lagi di DPP ini, didengar langsung oleh pengurus DPP,” katanya saat dikonfirmasi via sambung telpon.
Sebelumnya DPD Gerindra NTB juga telah mengeluarkan instruksi ke anggota fraksinya di DPRD Provinsi NTB untuk tidak ikut dalam kegiatan kunker ke luar negeri tersebut. “Kami DPD Gerindra NTB tegas menginstruksikan kepada anggota Fraksi Gerindra di DPRD NTB agar tidak mengambil kunjungan ke luar negeri itu. Mengingat kondisi keuangan daerah yang masih belum sehat,” ujar Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim.
Dikatakan Ali, bahwa kegiatan kunker luar negeri pada anggota wakil rakyat itu dinilainya tidak etis dilakukan di tengah situasi ekonomi daerah dan masyarakat masih kondisi sakit. Hal itu terbukti dari adanya hutang pemerintah daerah. “Menurut saya kita mesti punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat. Kita masih banyak kebutuhan-kebutuhan pembangunan di sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang perlu pembiayaan mendesak. Saya pikir anggarannya lebih baik difokuskan ke hal-hal tersebut,” katanya. (ndi)
