Giri Menang (Suara NTB) – Penempatan sejumlah tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tak memenuhi syarat prioritas 1 (P1) di Lombok Barat (Lobar) dianggap merugikan dan menciderai rasa keadilan bagi 71 tenaga guru yang memenuhi syarat prioritas 1. Lantaran 71 tenaga guru ini masuk prioritas 1, namun tidak mendapat penempatan. Karena itu, mereka pun menuntut keadilan dari pemerintah.
Sanisa, salah seorang tenaga guru peserta PPPK mengaku tidak adil penempatan bagi tenaga guru yang tak memenuhi syarat prioritas 1. “Contoh saya, nilai saya ada di atas dari yang lolos penempatan. Tapi di bawah saya itu (prioritas 3), justru ternyata dapat penempatan, ini kan aneh. Seharusnya kalau melihat peringkat, saya yang dapat penempatan,” ungkapnya, Selasa 14 Maret 2023.
Di satu sisi pihaknya tidak bisa berbuat apapun, karena di situs SSCASN terkunci, sehingga tidak bisa dibuka.
Dirinya pun bertanya-tanya, kenapa kebijakan penempatan ini justru tidak ada adil baginya dan yang lain. Karena yang ditemukan ada kejanggalan penempatan ini, baru satu mata pelajaran (Mapel) yakni Bahasa Inggris. “Belum mapel yang lain, jelas kami merasa dirugikan,”kata dia. Agar ini tidak merugikan tenaga guru, pihaknya pun berharap agar persoalan ini dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Data Informasi BKD dan PSDM Lobar Lalu Muhammad Fauzi mengatakan, dari 243 tenaga guru peserta PPPK baru 172 yang sudah mendapatkan tempat, sedangkan sisanya 71 orang belum. Pihaknya pun akan melakukan sampel terhadap kasus atau temuan itu untuk bahan konfirmasi ke pusat.
Menurutnya hal ini kemungkinan terjadi crash data, sehingga menurut dia bukan hanya tidak terjadi di Lobar. Namun di daerah lain. Menurut dia hal sebenarnya bisa diantisipasi kalau dari awal Pemda dilibatkan oleh kementerian. Karena tentu pihaknya akan mengawal ketat dari awal. Terkait anggapan tak adil dari sisi penempatan ini? Menurut dia, tidak demikian, sebab pimpinan sudah jelas arahannya agar mengakomodir lebih banyak tenaga honorer. (her)
