Praya (Suara NTB) – Tuntutan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui cukup tinggi. Jika dikonversikan dalam bentuk uang, butuh sekitar Rp3 triliun per tahun untuk bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut. Mulai dari penyediaan infrastruktur dasar hingga program pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Di satu sisi, kemampuan anggaran daerah setiap tahunnya untuk membiayai program pembangunan masih sangat terbatas. Hal itulah yang menyebabkan, masih banyak tuntutan dan asprasi masyarakat yang belum mampu dijawab atau dipenuhi oleh Pemkab Loteng sampai sejauh ini. Sehingga dalam setiap penyusunan program yang akan dilaksanakan, pemerintah selalu mendasarkan pada azas skala prioritas.
Mana kebutuhan atau program yang penting dan mendesak, itulah yang didahulukan. “Kalau pemerintah, berharap semua tuntutan masyarakat bisa dipenuhi. Tapi kembali lagi, kemampuan anggaran daerah yang masih sangat terbatas. Sehingga belum semua bisa dipenuhi oleh pemerintah,” terang Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Senin, 13 Maret 2023.
Saat ini besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng yang dikelola Pemkab Loteng di angka Rp 2,1 triliun. Itu termasuk anggaran untuk biaya tidak langsung, seperti gaji dan tunjangan pegawai. Termasuk biaya operasional lainnya. sementara kalau bicara kebutuan masyarakat, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 3 triliun di luar biaya tidak langsung tadi.
Artinya, masyarakat harus bisa memahami kondisi dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di daerah ini. Bahwa, ketika ada aspirasi ataupun tuntutan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah daerah tidak mau memenuhi aspirasi masyarakat tersebut.
Tetapi lebih karena kondisi dan kemampuan daerah yang masih sangat terbatas, sehingga hanya program-program yang penting dan mendesak yang diprioritaskan. Sembari menunggu kondisi anggaran memungkinkan untuk membiayai program yang menjadi aspirasi dan tuntutan masyarakat. “Prinsipnya, pemerintah pasti akan berupaya menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Pathul menambahkan, persoalan pembangunan yang dihadapi Loteng masih cukup banyak, terutama di tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sektor-sektor itulah yang menjadi fokus dan prioritas untuk dijawab ke depan dalam upaya mendorong kemajuan daerah ini.
“Melalui musrenbang inilah diharapkan bisa lahir program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekaligus mampu menjawab apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat,” tegasnya seraya menambahkan, musrenbang tidak hanya sekedar rutinan saja. Tetapi harus bisa menjadi wahana menghimpun tuntutan dan aspirasi masyarakat utuk kemudian bisa melahirkan program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. (kir)
