Mataram (Suara NTB) – Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih, baik bagi pemerintah daerah maupun rakyat. Tetapi di sisi lain, para wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB merencanakan perjalanan kunjungan kerja ke luar negeri dengan anggaran hingga milaran rupiah pada tahun ini.
Mengetahui ada program kunjungan anggota dewan ke luar negeri itu, DPD Partai Gerindra langsung mengambil sikap tegas, melarang anggota fraksinya di DPRD Provinsi NTB untuk tidak ikut dalam kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri tersebut.
“Kami DPD Gerindra NTB tegas mengintruksikan kepada anggota Fraksi Gerindra di DPRD NTB agar tidak mengambil kunjungan ke luar negeri itu. Mengingat kondisi keuangan daerah yang masih belum sehat,” ujar Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim pada Senin, 13 Maret 2023.
Dikatakan Ali, bahwa kegiatan kunker luar negeri pada anggota wakil rakyat itu dinilainya tidak etis dilakukan di tengah situasi ekonomi daerah dan masyarakat masih kondisi sakit. Hal itu terbukti dari adanya hutang pemerintah daerah.
“Menurut saya kita mesti punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat. Saya mendengar berita, ada banyak kontraktor yang belum dibayar, lebih baik dahulukan kewajiban kepada pengusaha-pengusaha kecil ini, daripada kita menggunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak,” tekanannya.
“Kita masih banyak kebutuhan-kebutuhan pembangunan di sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang perlu pembiayaan mendesak. Saya pikir anggarannya lebih baik difokuskan ke hal-hal tersebut,” sambungnya.
Karena alasan itulah Gerindra kemudian memberikan instruksi tegas kepada semua anggota fraksinya di DPRD Provinsi NTB untuk tidak ada yang ikut menghambur-hamburkan uang rakyat untuk melakukan kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Ini sudah jadi instruksi partai, sehingga saya pastikan tidak ada anggota Fraksi Gerindra yang akan berangkat. Lebih baik anggarannya dialihkan, berapa sekolah yang akan terbangun dengan anggaran sebesar itu,” tegasnya. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H. Surya Bahari tidak menampik soal program kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri tersebut. Direncanakan program tersebut dilaksanakan tahun anggaran 2023 ini.
“Belum, masih dikonsultasikan ke Kementrian, apa akan pakai izin atau pakai apa belum kita tahu ini. Timnya sedang jalan,” ucap Sekwan kepada Suara NTB. Ditanya lebih lanjut terkait jumlah anggaran yang alokasikan untuk membiayai perjalanan kunker ke luar negeri para anggota wakil rakyat itu. Surya Bahari mengaku lupa dengan jumlah detailnya.
“Nah kalau detailnya belum saya lihat, coba tanya langsung ke bagian keuangan,” ucapnya. Namun demikian dari informasi yang diperoleh, pembiayaan kunker luar negeri anggota dewan tahun 2023 ini telah dialokasikan sekitar Rp3 miliar lebih. (ndi)
