Kanwil DJPb NTB Beri Bimbingan Teknis Laporan Keuangan

0

Mataram (Suara NTB) – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB mengundang seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) dan Satker Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pada Kamis, 9 Maret 2023. Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kegiatan tersebut dihadiri secara luring oleh UAPPA-W dan unit akuntansi BLU serta secara daring oleh UAKPA lingkup NTB . Sebagai narasumber, Kanwil DJPb Provinsi NTB mendatangkan Nur Abdul Haris, SE dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengisi acara tersebut.

Tema pada acara tersebut adalah “Strategi dalam Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W/UAKPA untuk mendukung Kementerian/Lembaga mencapai WTP atas LKKL”. Dalam acara tersebut juga diberikan apresiasi dan penghargaan kepada lima UAPPA-W terbaik.

Kegiatan Bimtek dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB Sudarmanto, dan dilanjutkan pemberian penghargaan kepada lima UAPPA-W terbaik. Urutan peringkat ke lima hingga pertama yakni  KSOP Lembar, Bidkeu Polda NTB, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram, BPS Provinsi NTB, dan KPU Provinsi NTB.

Acara selanjutnya diisi dengan penyampaian materi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217, PMK Nomor 231, dan PMK Nomor 232 yang merupakan pembaruan atas peraturan-peraturan sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, narasumber juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan keuangan saat implementasi SAKTI full module.

Nur Abdul Haris mengatakan, aplikasi SAKTI adalah aplikasi terintegrasi milik DJPb yang lengkap mengakomodir kebutuhan mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Implementasi aplikasi ini membawa konsekuensi bahwa laporan keuangan tidak saja menjadi tanggung jawab bagian pelaporan keuangan saja.

Dulunya, saat penyusunan laporan keuangan masih menggunakan aplikasi terpisah, seluruh permasalahan yang muncul harus diselesaikan oleh unit pelaporannya. Saat implementasi SAKTI, dengan konsep pengelolaan keuangan dan aset yang terintegrasi, setiap permasalahan yang muncul dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan harus diselesaikan oleh sumbernya langsung.

Sebagai contoh, masih munculnya akun “Aset yang Belum Diregister”, harus diselesaikan oleh sumbernya, yakni unit yang memiliki kewenangan Modul Komitmen dan Pembayaran. Atau permasalahan Pagu Minus, harus diselesaikan oleh pemilik kewenangan Modul Penganggaran.

Dengan begitu, kualitas Laporan Keuangan baik di tingkat satuan kerja, wilayah, hingga Kementerian/Lembaga menjadi tanggung jawab bersama. Di sinilah sinergitas dan komunikasi diperlukan baik sesama pengguna SAKTI, maupun dengan KPPN dan Bidang PAPK Kanwil DJPb yang memiliki peran pembinaan. Pengguna Modul Pelaporan tidak boleh diam saja, menganalisa, dan jika perlu konsultasi dengan KPPN apabila belum paham.

Ia juga menambahkan, bahwa timeline penyusunan laporan keuangan harus dipatuhi dan dilaksanakan secara tertib. Dan memanfaatkan setiap dispensasi yang diberikan, seperti penyelesaian administratif pada kesempatan pertama, tidak menunggu hingga menit akhir.

Laporan keuangan juga harus disusun dengan cermat, memastikan tidak ada kesalahan redaksional, terutama pada penulisan angka serta konsistensi data dari face laporan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan lampiran. Dengan begitu, kualitas Laporan Keuangan akan menjadi lebih baik, dan dapat dipertanggunjawabkan validitasnya.(ris)