Giri Menang (Suara NTB) – Nasib 5.080 tenaga kontrak dan honorer di Lombok Barat (Lobar) tak kunjung mendapat kepastian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Namun, pemerintah tidak menjanjikan adanya pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN, karena dinilai akan membebani anggaran negara. Kaitan dengan itu, OPD di Lobar pun dilarang untuk merekrut tenaga honorer.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lobar melalui Kabid Pengadaan Data Informasi Lalu Muhammad Fauzi mengatakan, secara umum tenaga honorer ini tidak akan diberhentikan. Karena itu, pihaknya pun menekankan kepada semua kepala OPD agar tidak merekrut lagi tenaga honorer atau kontrak.
“Kami minta OPD jangan rekrut lagi,” ujarnya, Kamis, 9 Maret 2023.
Kemungkinan, kata dia, nanti ada khusus dibuatkan regulasi bagi tenaga honorer ini, dimana kemungkinan besar mereka akan diserap tahun-tahun berikutnya. Namun kemungkinan besar yang direkrut, adalah mereka yang sudah terdaftar dan terdata, seperti tenaga kesehatan yang bisa mendaftar, adalah mereka yang sudah terdaftar di sistem Kemenkes. Begitu juga kemungkinan nanti bagi tenaga honorer, kemungkinan yang sudah terdata di database BKN. “Kalau kita kan terdata 5.080 orang,” ujarnya.
Terkait bagaimana dengan tenaga honorer?, Fauzi mengatakan, itu nanti akan dilihat di Permenpan Nomor 45, perubahan dari Permenpan sebelumnya. Dimana dalam Permenpan ini ada tiga kategori nomenklatur, ada bersifat administrasi umum, operator berkaitan dengan teknis pelayanan umum, dan teknis bersifat khusus. Itu nanti dipetakan pihaknya setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Tata Laksana.
Terkait komitmen di Pemda mengakomodir tenaga honorer teknis ini, karena terkesan pemerintah menganak emaskan guru dan nakes, karena merupakan pelayanan dasar, sehingga dari sisi anggaran pun lebih besar.
Namun demikian, pimpinan sudah mengarahkan agar mencari celah mengakomodir tenaga honorer di luar guru dan nakes.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan ASN dan PPPK lima tahun ke depan di Lobar mencapai 4.270 orang.
“Kebutuhan kita lima tahun ke depan 4.270 orang, itu kalau kita coba rata-ratakan per tahun 854 orang yang akan kita usulkan formasi, mudah-mudahan dengan angka ini teman-teman (honorer) bisa terserap semuanya,”jelas dia. (her)
