Meski Didampingi Jaksa, Laporan Penyelewengan ADD Tetap Dilanjutkan

Praya (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) telah menandatangani kesepakatan untuk memberikan pendampingan dan pengawalan terkait pengelolaan anggaran dana desa (ADD) semua desa di daerah ini. Meski demikian bukan berarti Kejari Loteng tidak akan menindaklanjuti jika ada laporan dugaan penyimpangan dana desa yang masuk nantinya.

Kajari Loteng yang baru, Nurintan M.N.O Sirait, SH.,MH., pada acara silaturahmi dengan wartawan Loteng, di kantornya, Kamis, 9 Maret 2023 menerangkan, kalau pendampingan dan pengawalan pengelolaan ADD merupakan intruksi Jaksa Agung. Untuk memastikan pengelolaan ADD bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Sekaligus meminimalisir potensi terjadi penyimpangan dalam pengelolan ADD tersebut.

Tetapi kalau di kemudian hari ada laporan atau pengaduan yang masuk terkait dugaan penyimpangan pengelolaan ADD, maka tidak ada alasan bagi jaksa untuk tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan tersebut. Justru ketika ada laporan atau pengaduan, penting untuk ditindaklanjuti untuk mencari tahu kebenarannya laporan atau pengaduan tersebut. Apakah benar atau tidak. Supaya tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam.

“Artinya pendampingan dan pengawalan tetap dilakukan. Begitu pula, jika ada laporan atau pengaduan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa, kita tetap akan tindalanjuti. Tentunya sesuai dengan tahapan serta mekanisme yang ada,” ujarnya.

Jadi kades dan masyarakat jangan beranggapan ketika ada pendampingan dan pengawalan dari jaksa, kemudian laporan atau pengaduan masyarakat tidak akan ditindaklanjuti. Karena itu konteknya berbeda. Dan, semua sudah ada aturan serta mekanismenya. Batasan-batasan pendampingan serta pengawalan yang diberikan jaksa ke desa juga sudah ada.

“Kalau masyarakat menemukan dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa serta punya data yang kuat, silakan laporkan saja. Jika ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi (tipikor)-nya pasti akan diproses sesuai aturan yang ada,” tandas Nurintan.

Sebelumnya, Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Suasto Hadi Putro, S.H., mengaku mengapresiasi langkah Kejari Loteng yang mau memberikan pendampiangan dan pengawalan bagi desa-desa di daerah ini dalam pengelolaan anggaran desa. Hal tersebut sangat berarti bagi pihak desa, dalam hal ini kepala desa untuk bisa mengelola anggarana desa dengan tenang sesuai regulasi yang ada.

Karena bagaimanapun juga, latar belakang para kepala desa di Loteng berbeda-beda. Sehingga pengetahuan dan pemahanan dalam pengelolaan anggaran desa tentu berbeda pula. Tapi dengan pendampingan yang diberikan jaksa, para kades bisa memahami batasan serta aturan-aturan dalam pengelolaan anggaran desa. Supaya tidak menyimpangan.

“Perkara setelah diberikan pendampingan oleh jaksa, ternyata tetap terjadi penyimpagan itu persoalan lain. Kalau memang benar terjadi penyimpangan, proses hokum harus tetap ditegakkan. Tentu sesuai aturan, tahapan serta mekanisme yang ada,” tutup Kepala Desa Ungga ini. (kir)




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Latest Posts

Kirab Pemilu 2024 Tiba di Kota Bima, Diterima KPU NTB dari KPU NTT

Kota Bima (Suara NTB) - Bendera kirab Pemilu 2024,...

Menhan Prabowo Resmikan Bantuan 11 Titik Sumur Bor se-Pulau Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) - Menteri Pertahanan RI, Letjen...

YDSL-BPD Bali Gelar Gebyar Pasar Rakyat

Mataram (Suara NTB) - Komitmen Yayasan Dharma Sewanam Lombok...

Mahasiswa Unizar Didorong Jadi Pengusaha Lewat ”Roadshow LPDP Business Competition 2023”

Mataram (Suara NTB) - Inkubator Bisnis Teknologi (ITe) Universitas...

Kasus Bocah Meninggal, Polisi Sudah Periksa 20 Orang Saksi

Selong (Suara NTB) - Kasus meninggalnya bocah SD berusia...