Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menetapkan status tanggap darurat banjir selama 14 hari, yakni terhitung 24 Februari sampai dengan 9 Maret 2023 mendatang. Penetapan itu dilakukan, menyusul 11 Kelurahan terendam banjir, belum lama ini.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima mencatat, banjir merendam wilayah Kelurahan Lampe, Kodo, Oi Mbo, Kumbe, Rontu, Panggi, Rabadompu Barat, Sambinae, Paruga, Pane, dan Dara, pada Minggu, 5 Maret 2023.
Warga terdampak berdasarkan pendataan data sementara, Kodo 25 jiwa, Kumbe 6 jiwa, Oi Mbo 47 jiwa, Panggi 65 jiwa, Paruga 300 jiwa, Pane 16 jiwa, Rabadompu Barat 25 jiwa serta Dara 100 jiwa. Sementara Rontu dan Sambinae masih didata.
Selain pemukiman warga, banjir juga merendam area pertanian (sawah) di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur. Namun total kerugian belum diketahui secara detail, karena hingga kini masih dilakukan pendataan dan assessment oleh BPBD.
Begitupun dengan total kerugian materi secara keseluruhan, hingga saat ini belum diketahui. Selain itu, sarana dan prasarana atau fasilitas publik juga yang rusak, karena sampai saat ini masih dilakukan pendataan.
Kepala BPBD Kota Bima, Gufran mengatakan berdasarkan hasil kaji cepat di lapangan, ada 11 Kelurahan di Kota Bima yang terdampak banjir. Belasan Kelurahan tersebut tersebar pada 4 Kecamatan. Bencana itu membuat Walikota menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
“Sejak 24 Februari sampai dengan 9 maret 2023, Kota Bima berstatus tanggap darurat banjir,” katanya kepada Suara NTB, Senin, 6 Maret 2023.
Lebih lanjut Gufran mengaku, BPBD Kota Bima saat ini juga telah membuka dapur umum bagi warga 10 Kelurahan yang terdampak banjir. Nantinya akan digunakan untuk melayani kebutuhan dasar, seperti menyediakan nasi bungkus dan air mineral. “Sudah dibangun dapur umum pada 10 Kelurahan,” katanya.
Selain itu lanjut Gufran, pihaknya juga telah membangun pos komando, sebagai lokasi mengendalikan seluruh operasi penanganan dan penanggulangan darurat bencana banjir dengan melibatkan seluruh sektor.
“Sebagai pusat komando lapangan, BPBD akan berkoordinasi dengan PUPR, DAMKARMAT, Dinsos untuk dapur umum serta pembersihan pasca banjir,” katanya.
Setelah menetapkan status tanggap darurat, Pemkot Bima juga menerima Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp350 juta dari BNPB untuk kebutuhan penanggulangan dan penanganan banjir. Rinciannya, Rp100 juta untuk kebutuhan dasar, dan Rp250 juta untuk dukungan operasional kegiatan penanganan darurat bencana.
“Selain memberikan DSP senilai ratusan juta rupiah, BNPB juga memberikan pendampingan penanganan darurat banjir di Kota Bima,” katanya.
Ia mengimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tetap siaga menghadapi ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pasalnya berdasarkan prakiraan BMKG, curah hujan masih tinggi sampai dengan pertengahan bulan Maret di Kota Bima.
“Kita terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan darurat bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kota Bima,” pungkasnya. (uki)
