Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H.M. Lutfi SE, kembali melantik dan mengambil sumpah sejumlah Pengawas, Kepala Sekolah serta pejabat struktural dan fungsional, di aula Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, pada Senin 20 Februari 2023.
Pelantikan pejabat struktural dan fungsional itu tertuang dalam surat Keputusan Wali Kota Bima Nomor 821.2/835/BKPSDM/II/2023 tentang pengangkatan PNS dari dan jabatan Pengawas lingkup Pemkot. Tercatat ada 16 Kepala Sekolah dan Pengawas dan banyak 6 pejabat struktural.
Pada kesempatan itu, Walikota mengaku pelantikan penting dilakukan agar para pejabat yang memegang amanah memiliki rasa lebih takut kepada Tuhan. Sebab jabatan yang diberikan merupakan sebuah amanah dan kepercayaan.
Akan tetapi lanjut dia, masih banyak orang (pejabat) yang tidak pandai bersyukur. Pasalnya setelah diangkat dan diberikan jabatan, namun kurang bermoral dan mengabaikan amanah tersebut.
“Saya sampai berfikir bahwa diri saya kurang cerdas, tidak bisa membedakan mana orang-orang yang pantas mengemban amanah dengan baik,” katanya.
Padahal pada setiap momen pelantikan, Ia mengaku selalu menyampaikan pesan moral agar pejabat-pejabat terhindar dari perbuatan amoral, serta tidak melanggar kode etik sebagai ASN. Sebab jika melanggar, maka akan dihukum sesuai UU yang berlaku.
“Saya selalu berdoa kepada Allah, jauhkanlah saya dari orang-orang yang buruk di sekeliling saya. Dan Alhamdulillah Allah SWT, selalu melindungi saya,” ujarnya.
Juru Bicara Pemkot Bima, Drs. Mahfud M.Pd membenarkan Walikota melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat fungsional dan struktural tersebut.
Selain itu, Kepala Dinas Kominfostik Kota Bima ini juga tidak membantah Walikota Bima memberikan pesan moral saat pelantikan itu. Yakni yang erat kaitannya dengan visi-misi Maja Labo Dahu.
“Yang disampaikan erat kaitannya dengan moralitas ASN, salahsatunya dengan menjaga agar jangan menganggu isteri atau suaminya orang,” ujarnya.
Mahfud mengaku Walikota menginginkan orang-orang (pejabat) terbaik yang berada di sekelilingnya, tidak ada yang bermasalah. Karena baginya jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan juga di akhirat.
“Walikota ingin dan harapkan semua pejabat bekerja sesuai aturan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (uki)
