Praya (Suara NTB)– Provinsi NTB mendapat kuota haji pada musim haji tahun 2023 ini sebanyak 4.493 orang Calon Jemaah Haji (CJH). Dengan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) akan mendapat porsi terbanyak.
Demikian diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Zamroni Azis, saat ditemuai wartawan di kantor Kemenag Loteng, Rabu, 15 Februari 2023 kemarin.
Usai memberikan pembekalan mental dan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Kemenag Loteng, Zamroni mengatakan, besar kuota haji tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pihaknya hanya menerima keputusan saja. “Ini kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Selanjutnya, kuota haji tersebut akan dibagi ke 10 kabupaten/kota di NTB. Dengan pola pembagian berdasarkan rasio jumlah penduduk daerah bersangkutan. Sehingga besar kemungkinan Lotim dan Loteng bakal memperoleh porsi terbanyak. Mengingat, dua daerah tersebut jumlah penduduknya terbanyak di NTB.
“Baik Lotim dan Loteng, kemungkinan dapat dua kloter (kelompok terbang),” terangnya. Di mana satu kloter itu terdiri dari sekitar 393 orang CJH. Jadi kalau dikalkulasikan dua kloter berarti lebih dari 700 orang CJH untuk Loteng dan Lotim. Sementara daerah lainnya, di bawah itu.
“Detail porsi masing-masing daerah segera akan ditetapkan. Berdasarkan keputusan Kepala Kanwil Kemenag NTB. Dengan memperhatikan rasio jumlah penduduk masing-masing daerah,” imbuhnya.
Disinggung besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) musim haji 2023 ini, Zamroni menegaskan masih menunggu penetapan dari Kemenag. Mengingat, saat ini pemerintah pusat bersama DPR RI tengah melakukan kajian soal besaran BPIH tahun ini. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat bersabar menunggu penetapan BPIH oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kemenag sudah mengusulkan besaran BPIH ke DPR pusat untuk dibahas bersama, sebesar Rp 69,1 juta. Dan, sampai saat ini proses pembahasan masih berlangsung. “Kemungkinan dua tiga hari kedepan sudah ada keputusan terkait besaran BPIH tahun ini. Jadi kita tunggu saja,” tandasnya.
Yang jelas, pemerintah pusat pastinya akan memformulasikan besaran BPIH sebaik mungkin. Tidak memberatkan masyarakat, tetapi juga tidak menyulitkan pemerintah. Mengingat, selama ini BPIH tergolong rendah lantaran ada subsidi yang cukup besar yang diberikan oleh pemerintah. Dari dana manfaat haji yang dikelola oleh pemerintah. (kir)
