Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 51 orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB digagalkan berangkat ke Timur Tengah (Timteng) sebelum diberangkatkan oleh sponsornya di Bandara Juanda, Jawa Timur.
Inspeksi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan dan Pemeriksaan (Binariksa) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI tanggal 28 Januari 2023 lalu. Terdapat 36 orang CPMI asal NTB, bergabung dengan CPMI dari daerah lainnya di Indonesia. Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia (BP2MI) juga melakukan penggagalan pemberangkatan sebanyak 15 orang CPMI asal NTB.
Sebanyak 36 orang CPMI yang digagalkan berangkat oleh Direrktorat Binariksa kemudian sempat menjadi polemik. Karena penggagalan pemberangkatan tidak langsung dilakukan pemulangan ke NTB. Bahkan NTB diminta menyediakan dana pemulangan dari Jawa Timur.
“Kalau yang digagalkan oleh BP2MI sudah dipulangkan langsung ke NTB, dan koordinasi bersama kita. Nah yang digagalkan oleh Binariksa ini yang menjadi soal, sudah digagalkan, kok tiba-tiba kami nerima surat dari Kadisnaker Jawa Timur yang intinya meminta kita menyiapkan dana pemulangan. Malah Pemda NTB dibilang ndak respons oleh Binariksa,” kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H.
Padahal, mekanisme yang berlaku, ketika ada penggagalan atau penggerebekan oleh tim dari Kemnaker, tanggung jawab pemulangan juga dibebankan hingga ke provinsi asal.
“Nanti dari provinsi, kewenangannya memulangkan dari bandara ke tempat masing-masing. Ini tiba-tiba kita dibilang ndak ada respon,” imbuh kepala dinas.
Gede mengaku, terhadap pemberitaan yang menyebutkan Pemda NTB tak memberi respons terhadap 36 CPMI yang digagalkan, ia langsung menghubungi Direktur Binariksa Kemnaker, Yuli Adiratna, dan menegaskan bahwa NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Dijalilah sangat konsen terhadap persoalan PMI.
“Dan saya juga langsung melapor ke Bu Dirjen Pengawasan, bahwa NTB sangat responsif. Dan soal penggerebekan biasanya dilakukan oleh Binwas dan Binapenta. Tapi ini kok tiba – tiba Binariksa melakukan sidak dan tidak ada koordinasi dengan Binwas dan Binapenta. Biasanya selalu ada koordinasi antar Direktorat di Kemnaker. Karena dana pemulangan ke daerah, pusat yang tanggung,” jelas Gede.
Gede menambahkan, terhadap 51 orang yang gagal berangkat bekerja ke Timur Tengah ini sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing. Rencananya mereka akan diberangkatkan ke Timur Tengah menggunakan paspor kunjungan (pelancong).
“Sebelum dipulangkan ke rumahnya masing-masing, sudah saya berikan arahan juga, agar berangkat secara legal. Saat ini baru Arab Saudi yang buka untuk wilayah Timur Tengah. Dan baru satu perusahaan yang berkantor cabang di NTB yang sudah mendapat kuota pemberangkatan,” demikian Gede Aryadi.(bul)
