Mataram (Suara NTB) – Tiga kabupaten di NTB, yakni Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini menjadi tugas bersama jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menuntaskan agar tiga daerah ini bisa menjadi KLA tahun 2023 ini.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Dra T. Wismaningsih Drajadiah pada Rapat Koordinasi dan Pengukuhan Forum Anak Dengan Tema “Bersama Menuju Provila 2023”, di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis, 2 Februari 2023.
Acara ini dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Novianti, Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Kepala Bappeda NTB Dr. Hj. Iswandi. Pada kesempatan ini, Wagub memberikan penghargaan pada kabupaten/kota di NTB yang sudah memenuhi persyaratan sebagai KLA.
Meski belum menjadi KLA seperti diharapkan, tambahnya, pihaknya optimis tahun 2022 lalu, tiga kabupaten ini akan bisa menjadi KLA tahun 2023. Apalagi dari hasil komunikasi dengan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah pemberdayaan anak dan perempuan di tiga kabupaten ini intens berkoordinasi dengan Pemprov NTB.
Mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB ini mencontohkan, Pemkab Loteng sudah melaunching kesiapan sebagai KLA, Senin (30/1) lalu dan bertekad segera meraih predikat KLA tahun 2023 ini. Diakuinya, beberapa daerah yang belum KLA semula menganggap persyaratan menjadi KLA cukup rumit. Namun, setelah dijelaskan, untuk menjadi KLA tidak banyak persyaratan yang dibutuhkan, karena pemerintah harus melengkapi beberapa fasilitas yang dibutuhkan.
Begitu juga di KSB, tambahnya, sudah lama mempersiapkan fasilitas infrastruktur untuk menjadi KLA. Namun, ada beberapa persyaratan administrasi yang mesti dibutuhkan, sehingga tinggal menunggu penetapan. Sementara untuk KLU, pihaknya siap memberikan fasilitas dan dukungan pada daerah ini, sehingga tahun 2023 KLU bersama dua daerah lainnya, yakni KSB dan Loteng bisa menjadi KLA.
Dari 7 KLA ini, ada 4 kabupaten/kota yang sudah mencapai madya, yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Dompu dan Kota Bima. Sementara Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima masih pratama. ‘’ insya Allah, kami akan terus mengejar agar kualitas yang kabupaten layak anak ini terus meningkat, kemudian pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya,’’ ujarnya.
Diakuinya, di bidang perencanaan dan penganggaran di OPD lingkup Pemprov NTB sudah responsif gender walaupun nilainya masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih 20% dari anggaran yang dimiliki.
NTB tambahnya, sudah mempunyai sekolah perempuan sebanyak 50 kelompok yang tersebar di 4 kabupaten, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Bima. Namun, pemerintah daerah mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar, yaitu pertama permasalahan perkawinan anak. Tahun 2021 NTB, nomor 2 tingkat nasional dengan angka 16,59% sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), meski angka ini masih dicari tahu dari mana asalnya, karena untuk tahun 2021 ada perbedaan antara data BPS dan yang dimiliki pemerintah daerah.
Selain itu, banyak diberikan dispensasi pernikahan pada anak. Bberdasarkan data dari Dinas Kesehatan banyak remaja usia di bawah 19 tahun yakni 18 tahun itu memeriksakan kehamilannya di tingkat provinsi sebanyak 6.400 kasus. ‘’Sementara untuk perkawinan yang dilakukan dengan dispensasi perkawinan anak tahun 2021 itu mencapai 1.127 kasus, tetapi alhamdulillah tahun 2022 turun menjadi 710 kasus,’’ ujarnya.
Meski demikian, ungkapnya, yang agak berat adalah masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, terjadi peningkatan kasus tahun 2022 sebanyak 714 kasus dari data tahun 2021 sebanyak 653. Banyaknya kasus yang semakin meningkat ini, terutama petugas di pemerintah kabupaten/kota yang terus memberikan laporan pada pemerintah provinsi terkait kasus yang diterima.
‘’Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur mengupdate terus kepada kami di provinsi. Teman-teman Kepala UPTD beserta krunya ini rajin sekali turun ke lapangan,’’ tambahnya.
Selain itu, forum anak juga terus mensosialisasikan pada remaja maupun orang-orang di sekitarnya untuk berani melaporkan. Meski demikian, pihaknya tidak bisa membiarkan kasus naik terus, sehingga harus ada solusi untuk mengatasinya.
Sementara Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menekankan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak di NTB. Diakuinya, tahun 2021 saat Kepala DP3P2KB dijabat Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, M.M., menugaskan agar NTB bisa menjadi Provinsi Layak Anak.
Pihaknya juga meminta apa yang menjadi hambatan NTB tidak bisa menjadi provinsi layak anak, karena sudah ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menjadi KLA. Meski demikian, Wagub memberikan apresiasi terhadap kinerja DP3P2KB dalam melaksanakan arahan pimpinan. Terhadap kabupaten yang belum KLA akan didukung dan dicarikan solusinya,
‘’Kita benahi, selalu ada jalan, selalu ada solusi. Jangan kita melihat permasalahan itu kemudian permasalahan itu pasti akan menjadi penghalang dan kita seolah-olah tidak mampu menyelesaikannya karena sesungguhnya kita bicara kota layak anak ini bukan kita bicara kesempurnaan 100%, tetapi persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi untuk terpenuhinya hak anak hak mereka untuk hidup mendapatkan kesehatan yang baik, pendidikan yang baik perlindungan yang baik, perhatian yang baik,’’ harapnya. (ham)
