Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menggelar Rapat Pimpinan II Perdana di Tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, Rabu, 1 Februari 2023, membahas berbagai hal. Mulai dari persiapan OPD menghadapi pemeriksaan BPK, pelaksanaan HUT Lobar, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga permasalahan stunting.
Dari data hasil survei Status Gizi Indonesia (SGI) tahun 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes), justru angka stunting Lobar tembus 34 persen. Hal ini pun menjadi sorotan Bupati Lobar yang perlu segera ditangani oleh OPD. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Sekda H. Ilham, Inspektur Hademan, para asisten kepala OPD, hingga camat.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam arahannya menyampaikan pada tahun 2023 masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pada awal tahun ini BPK akan memulai pemeriksaan di Pemda Lobar, diminta kepada semua Kepala OPD untuk membantu dan memfasilitasi serta menjadi atensi dari semua jajaran.
“Awal tahun ini BPK akan mulai pemeriksaan mohon menjadi atensi kita bersama beserta semua jajaran,” katanya.
Fauzan memaparkan lebih lanjut mengenai Hari Ulang Tahun Lobar ke-65 pada tanggal 17 April 2023 di mana puncak peringatannya bertepatan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan 1444 H. Dengan demikian even olahraga dalam rangka memeriahkan HUT Lobar harus selesai sebelum tanggal 23 Maret 2023.
Ia mendorong agar konteks ulang tahun lebih banyak untuk menggelar pasar murah dan pengobatan gratis bagi masyarakat. “Kami dorong konteks ulang tahun lebih banyak adakan pasar murah, pengobatan gratis, dan event olahraga antar sekolah atau pelajar,” tambahnya.
Kaitan dengan PAD, bupati dua periode itu mengaku sejak Covid-19 melanda PAD tidak pernah tercapai sampai 100 persen. Hal ini dipengaruhi oleh banyak sektor penyumbang PAD terdampak, sehingga itu berpengaruh terhadap target pembangunan fisik jalan sesuai RPJMD sampai tahun 2024 tingkat kematangan jalan 72 persen.
Sementara tingkat kematangan jalan tahun 2022 berkisar antara 66-67 persen. Untuk memaksimalkan semua potensi sumber PAD dibutuhkan tenaga atau SDM yang memiliki sertifikat menilai wajib pajak. “Ada kesulitan kita di tenaga yang belum memiliki sertifikat untuk menilai wajib pajak. Intensifkan kerjasama dengan KPP Mataram,” imbuhnya.
Bupati yang dikenal bersahaja ini juga menyinggung masalah masih tinggi kasus stunting di Lobar. “Berdasarkan data SGI angka kasus stunting Lombok Barat sebesar 34 persen,”sebut dia.
Hal ini menjadi perhatiannya, sehingga ia meminta semua OPD terkait segera melakukan langkah penanganan cepat. OPD didorong untuk menjaga kebersamaan dan kolaborasi untuk membentuk gerakan orang tua asuh daerah. “Kasus stunting penting untuk segera kita sikapi, buat gerakan orang tua asuh daerah, butuh kebersamaan dan kolaborasi,” tutupnya.
Sementara itu, Sekda Lobar menyampaikan tujuan diselenggarakan Rapim II yakni untuk rapat evaluasi sesuai dengan Perbup Nomor 29 Tahun 2016. Kegiatan Rapim II diselenggarakan setiap sekali sebulan dengan tujuan mengevaluasi capaian-capaian program secara bulanan baik terkait PAD, serapan anggaran maupun program-program yang perlu mendapatkan perhatian pimpinan. (her)
