Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui, persoalan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika perlu kesabaran untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Menurutnya, dengan niat yang lurus dan tidak ada kepentingan personal dan kelompok berbagai persoalan kompleks ini bisa diurai dan diselesaikan.
‘’Barusan bertemu dengan Mbak Rini dan Mas Hendra yang menggawangi persoalan hukum di Kementerian BUMN untuk memberikan izin kepada ITDC membuka data secara transparan dan terbuka pada masyarakat, sehingga masalah ini tidak liar ke mana-mana,’’ ujar Gubernur dalam media sosialnya yang sudah terverifikasi, Selasa, 31 Januari 2023.
Tidak hanya itu, tambahnya, dari hasil pembicaraan itu minggu depan Insya Allah dua staf Kementerian BUMN ini akan datang ke Lombok mendampingi PT. ITDC membuka data-data kepada masyarakat yang masih merasa ada ganjalan. Gubernur mengharapkan, dari pembukaan data ini akan bagus untuk ITDC dan masyarakat yang mengklaim masih memiliki lahan. Sehingga NTB benar-benar aman dan nyaman untuk investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan..
‘’Persoalan tanah dan lahan ini memang tidak sederhana dan butuh kesabaran luar biasa. Terutama untuk tidak main-main dan cawe-cawe,’’ tegasnya.
Gubernur juga menyinggung mengenai persoalan tanah milik Pemprov NTB seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang masih ada permasalahan. Namun, Gubernur yakin, dengan melakukan dialog yang terbuka dan penuh kekeluargaan, berbagai hal kompleks ini akan selesai.
‘’Intinya luruskan niat dan jangan tergoda untuk main-main dan cawe-cawe. Kalau ada staf kami yang masuk angin atau tergoda untuk main. Kami akan tegur, kami beri sanksi, bahkan bisa kami berhentikan dari posisinya. Simpel saja. Perjalanan panjang, selalu harus dimulai dengan keberanian mengayunkan langkah pertama,’’ ujarnya menegaskan.
Sebelumnya Gubernur juga bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansyuri di ruang kerjanya. Pada kesempatan ini, Gubernur menyampaikan persoalan lahan dan tanah di KEK Mandalika yang belum tuntas. Tidak hanya itu, Gubernur juga mengharapkan agar Kementerian BUMN mengizinkan PT. ITDC membuka data terkait masalah lahan, sehingga cepat selesai dan tuntas. (ham)
