Mataram (Suara NTB) – Sebagai salah satu daerah dengan banyaknya event berskala internasional di NTB, belum semua wilayah di NTB sudah terjangkau telekomunikasi atau masih blank spot. Dalam mengatasi ini, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, nemun juga asosiasi penyelenggara jasa internet, khususnya yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Demikian disampaikan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB dr. Hj. Nurhandini Eka Dewi, SpA., saat memberikan sambutan pada Focus Group Discussion bersama Dinas Komunikasi dan Informatika se NTB dan APJII di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis 26 Januari 2023.
Menurutnya, banyak wilayah di Pulau Sumbawa kemudian ada daerah-daerah terpencil di Pulau Lombok yang masih belum terkoneksi dengan baik. Hal ini menyebabkan, transformasi digital juga tidak akan terjadi secara cepat, karena salah satu kunci dari transformasi digital adalah jaringan internet yang baik.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan, APJII mampu berperan dalam mendorong percepatan digitalisasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sehingga mampu bersinergi bersama. Terutama memperbaiki infrastruktur daerah di 3 T (Tertinggal, Terisolir dan Terdepan) agar pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat di NTB bisa dicapai.
Selain itu, kegiatan FGD mampu memetakan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan sekaligus beberapa potensi kebutuhan peningkatan konektivitas, khususnya di wilayah NTB. Termasuk, mengedukasi masyarakat, sehingga dapat cepat beradaptasi dengan dunia digital.
‘’ Jadi kalau dulu kita menyatakan mengatakan dunia dalam genggaman itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Kalau sekarang dunia dalam genggaman kita,’’ ujarnya sambil menunjukkan smartphonenya.
Diakuinya, banyak gebrakan yang muncul terkait masalah telekomunikasi. Jika dulunya, untuk mengundang pejabat dari kabupaten/kota serta dari pusat sulit datang menghadiri kegiatan rapat. Namun, adanya pandemi Covid-19 menjadi ‘’berkah’’ karena masih tetap melakukan rapat menggunakan aplikasi, seperti Zoom, Google Meet dan lainnya. Selain itu, kemajuan teknologi informasi saat ini semua pihak mendapatkan keuntungan, karena banyak kemudahan yang dirasakan. Namun, ketika ada kemudahan, ada sisi negatif yang menjadi tugas bersama untuk diatasi.
Sementara Ketua Pengurus Wilayah APJII Bali-Nusa Tenggara Ryan Soma, menegaskan, kesiapan pihaknya memberikan kontribusi terkait 3 T di NTB, karena anggotanya adalah semua penyelenggara internet provider. ‘’Kami akan berkoordinasi, kebetulan kami sudah berbicara dengan Kominfo Provinsi ada 26 kecamatan di NTB yang belum terkoneksi internet,’’ ujarnya.
Menurutnya, data itu penting buat APJII, karena dari data itu siap memfollow up dengan para anggota untuk bisa membuka layanan internet di wilayah tersebut. Apalagi, 3 T, sejalan dengan program pemerintah dan mempersiapkan telekomunikasi menuju transformasi digital.
‘’Kenapa 3 T? Karena memang untuk menuju digital, infrastruktur telekemunikasi sangat penting. Kalau di luar daerah 3 T, infrastruktur sudah sangat memadai, karena yang perlu kita concern, adalah bagaimana bisa mendapatkan layanan internet,’’ terangnya.
Menurutnya, dalam mengembangkan layanan telekomunikasi, ada 4 pilar, pertama adalah infrastruktur , tata kelola digital, ekonomi digital dan masyarakat digitalnya. Empat pilar ini harus terbangun menjadi satu kesatuan dan tidak boleh terpisah. ‘’Jadi karena 3 T menjadi penting, biar ekomoni digital bergerak di daerah 3 T, masyarakatnya juga harus bergerak,’’ tambahnya..
Dijelaskannya transformasi digital adalah kunci untuk membuka potensi dalam daya saing global dan pembangunan jangka panjang, memberdayakan masyarakat dan bisnis untuk meraih peluang pasar baru, terutama untuk pemulihan pasca pandemi. Untuk mendukung transformasi digital, ujarnya, konektivitas jaringan telekomunikasi dan internet yang andal dan tersebar secara merata menjadi hal yang wajib. Karena untuk membangun konektivitas yang merata dan andal kolaborasi baik antara pemerintah, masyarakat maupun industri mutlak dibutuhkan.
Untuk mewujudkan transformasi digital, semua pemangku kepentingan harus bersatu padu dengan melakukan kolaborasi untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, ada tiga karakteristik transformasi digital. Pertama, inklusif menggambarkan cita-cita transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, empowering menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat. ‘’Ketiga, sustainable mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung sustainable development goals,’’ terangnya. (ham)
