Selesaikan Masalah Lahan KEK, Pemprov Bentuk Tim Mediator

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB tidak ingin penyelesaian lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika berlarut-larut. Semua pihak diharapkan bisa kembali duduk bersama dalam menyelesaikan masalah kepemilikan lahan ini, sehingga bisa cepat selesai.

Terkait hal ini menurut Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudy Gunawan, S.H., M.H., sudah melakukan rapat dengan Tim Penasehat Investasi yang beranggotakan Prof Dr. H. Zainal Asikin, S.H., Prof.Jumardin, Dr. Hirsanudin dan Syaifuddin S.H., M.H.  Dari hasil pertemuan dengan Tim Penasehat Investasi ini Pemprov NTB akan membentuk Tim Mediator yang juga melibatkan  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

‘’Dengan melibatkan Forkopimda ini sebagai bentuk keterbukaan Pemprov NTB, jika pada proses sanding data ini, Pemprov NTB tidak memiliki kepentingan apa-apa,’’ tegasnya pada wartawan, Selasa, 24 Januari 2023.

Pejabat Pemprov NTB dari lembaga Adhyaksa ini kembali memberikan penegasan pada masyarakat yang mengklaim memiliki lahan di KEK Mandalika dan juga pihak PT. ITDC tidak perlu khawatir dengan tim mediator ini. Menurutnya, tim mediator akan bekerja secara profesional, sehingga proses penyelesaian masalah lahan ini bisa tuntas seperti yang diharapkan bersama.

‘’Kita di sini, sama-sama semangat membela masyarakat. Kami tidak memihak. Sehingga masyarakat dan ITDC jangan khawatir,’’ ujarnya.

Selain itu, ungkapnya, jika terjadi sanding data, maka semua pihak harus menghormati apapun hasilnya. Artinya, jika data yang dimiliki ITDC benar, maka masyarakat yang merasa masih memiliki hak atas lahan harus legowo dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Begitu juga dengan pihak ITDC. Untuk itu, pihaknya mengharapkan sebelum World Superbike tanggal 3-5 Maret 2023 mendatang, proses sanding data segera digelar, sehingga semua permasalahan menjadi tuntas.

 Pada bagian lain, harapnya, jika terjadi proses sanding data digelar di daerah biar semua warga yang mengklaim memiliki lahan bisa mengikutinya. Beda halnya, jika proses sanding data digelar di Jakarta tidak bisa menghadirkan semua warga. Jika digelar di daerah bisa mempertegas Pemprov NTB tidak memiliki kepentingan di balik proses sanding data antara warga dan ITDC ini.  (ham)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...