Mantan Kades Mantun Divonis 5 Tahun Penjara

Mataram (SuaraNTB) – Sahril S.Sos., mantan Kepala Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat divonis 5 tahun penjara. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya selama 6 tahun penjara. “Mengadili, menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama 5 tahun kurungan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram Putu Gede Hariadi, Selasa 24 Januari 2023.

Sedangkan uang senilai Rp40 juta yang sebelumnya diserahkan terdakwa dirampas untuk negara. ia dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sahril juga dibebankan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu dia juga dibebankan mengganti kerugian negara sebesar Rp475 juta. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah maka harta bendanya disita. “Jika tidak bisa menutupi kerugian negara maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun kurungan,” jelasnya. Sebelumnya Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Sahril S.Sos selama 6 tahun penjara. Dia juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama enam tahun penjara.

Penuntut umum juga membebankan uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp475 juta. Jika tidak bisa membayar satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,  maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika hartanya juta mencukupi untuk mengganti maka harus menjalani hukuman kurungan selama 1 tahun penjara.

Terhadap putusan tersebut penasihat hukum terdakwa menerima sementara jaksa penuntut umum masih pikir-pikir. Diberitakan sebelumnya, dalam kasus yang melibatkan mantan kepala desa Sahril, S.Sos, Kejaksaan mencatat ada beberapa perbuatan melawan hukum yakni di proses pengerjaan program fisik yang tidak sesuai  spesifikasi serta kekurangan volume.

Selain itu, beberapa kegiatan di Desa tidak memiliki bukti pendukung dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga penyertaan modal di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dengan nilai kerugian Negara Rp515 juta. (ils)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...