462 PPS Dilantik, Badan Ad Hoc Pemilu di Loteng Hampir Lengkap

Praya (Suara NTB)– Penyiapan badan ad hoc untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislative tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir lengkap. Terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng telah melantik sebanyak 462 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 154 desa. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota PPS yang dipimpin langsung Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, Selasa 24 Januari 2023 kemarin.

Pada pemilu kali ini ada penambahanya sebanyak 45 orang anggota PPS. Menyusul ada pemekaran 15 desa baru di Loteng. “Jumlah anggota PPS Loteng ada penambahan dari pemilu sebelumnya. Yakni 15 desa pemekaran baru. Di mana masing-masing desa anggota PPS-nya berjumlah sebanyak 3 orang,” terang Ketua KPU Loteng, L. Darmawan, kepada Suara NTB, usai pelantikan.

Ia pun memastikan proses seleksi anggota PPS Loteng sudah sesuai regulasi yang ada. Termasuk terkaait aturan anggota PPS tidak boleh menjadi anggota apalagi pengurus partai politik, sudah dinyatakan clear. Bahwa tidak ada anggota PPS Loteng yang dilantik ini menjadi anggota atau pengurus partai politik. Semua sudah dinyatakan bebas dari keanggotaan partai politik.

“Memang sebelumnya kita mendapat laporan ada beberapa pendaftar PPS yang menjadi anggota partai. Tapi sudah kita cek kembali, yang ditemukan sebagai anggota partai politik tidak ada dalam daftar anggota PPS Loteng yang dilantik hari ini (Selasa kemarin,red),” tandas Darmawan.

Pun demikian, jika dikemudian hari ada masyarakat yang menemukan dari anggota PPS yang dilantik tersebut ternyata menjadi anggota partai politik bisa dilaporkan ke KPU Loteng. Nanti KPU Loteng akan mengambil tindakan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Dan, sanksinya mulai dari teguran sampai pemecatan.

“Kami tetap membuka diri terhadap aduan atau laporan masyarakat terhadap anggota PPS yang sudah dilantik. Jika temukan ternyata sebagai anggota partai politik, laporkan ke kami untuk selanjutnya kami akan tindak tegas,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., juga mengingatkan para anggota PPS untuk pemilu tahun 2024 yang dilantik agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Patuhi aturan dan regulasi yang asa. Jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar aturan yang justru bisa mencederai proses demokrasi itu sendiri.

Karena diakui tidak, anggota PPS memainkan peran penting dalam mengawal dan mendorong terwujudkan demokrasi yang baik di daerah ini. “Bekerjalah sesuai aturan yang berlaku. Jalankan pedoman serta regulasi yang ada. Supaya proses demokrasi bisa berjalan maksimal,” pesan Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...