Soal Permintaan Sanding Data, PT. ITDC Tegaskan Lahannya Sudah ”Clear and Clean”

Mataram (Suara NTB) – Manajemen PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memastikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait lahan The Mandalika seluas kurang lebih 1.175 hektare dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum.

Vice President Legal PT.ITDC Yudhistira Setiawan mengatakan, hal ini merupakan respons dari adanya warga yang mendiami lahan di lingkar Sirkuit Mandalika yang kembali menagih janji Pemerintah Provinsi NTB serta PT ITDC untuk mengelar sanding data. Yudhistira menegaskan sudah tidak ada lagi permasalahan lahan di The Mandalika.

“Dengan kata lain, lahan kami telah berstatus clear and clean,” kata Yudhistira Setiawan, Jumat, 20 Januari 2023.

Ia mengatakan, terkait penyandingan data yang diminta oleh warga, secara hukum proses ini tidak dikenal dalam ketentuan agraria. Proses penyandingan data harus dilakukan dalam forum pembuktian pada proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, bukan di luar pengadilan, dengan bukti-bukti atau dokumen – dokumen yang memiliki kedudukan hukum yang sama atau setara.

“Sehingga dalam hal ini, jangan sampai kita terjebak dengan istilah ‘penyandingan data’, seolah-olah proses tersebut dibenarkan, hanya karena sering disampaikan di media,” terangnya.

Adapun mengenai klaim lahan dimana warga meminta pembayaran kompensasi lahan kepada ITDC lanjut Yudhistira, hal ini tidak dapat dilakukan oleh ITDC, kecuali terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ITDC untuk memberikan kompensasi tersebut kepada warga masyarakat.

“Jadi dengan demikian, jika warga masyarakat meminta pembayaran atas kompensasi lahan, maka hal tersebut harus melalui proses persidangan di pengadilan, guna memperoleh kepastian hukum,” tambah Yudhistira.

Menurutnya, apabila dipaksakan ada pembayaran kompensasi atas lahan yang sudah pernah dibebaskan oleh pendahulu ITDC tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, justru akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Permasalahan hukum tersebut bukan hanya akan menimpa ITDC tetapi juga akan menimpa warga masyarakat yang menerima pembayaran kompensasi dari ITDC, apabila hal tersebut dilakukan.

“Oleh karena itu, kami meminta semua pihak dapat melihat permasalahan lahan ini dengan jernih dan mengikuti aturan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak membuat pernyataan yang menggiring opini publik bahwa seolah-olah telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ITDC atas kepemilikan lahan di KEK Mandalika,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, warga yang masih berada di lahan KEK Mandalika menegaskan akan bertahan mendiami lahan-lahan di sekitar Sirkuit Internasional Mandalika sampai ada kejelasan penyelesaian dan pembayaran lahan yang terkena proyek pembangunan sirkuit.

Sibawaih, perwakilan warga lingkar Sirkuit meminta agar Pemprov NTB dan ITDC segera menyelesaikan persoalan lahan, khususnya yang ada di lingkar Sirkuit Mandalika.

Jika proses sanding data dilakukan, nantinya akan bisa terlihat data dan dokumen siapa yang benar secara hukum. Jika memang dokumen milik warga tidak sah secara hukum, warga dengan senang hati akan meninggalkan lahan yang ditempatinya.

“Tapi kalau data warga yang benar, maka kami minta ITDC segera menyelesaikan pembayaran lahan milik warga,” kata juru bicara tim Perjuangan Lahan KEK Mandalika, M. Samsul Qomar.

Sementara Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda NTB Yudha Prawira Dilaga, S.H., M.H., menegaskan, jika Pemprov NTB siap memfasilitasi proses sanding data antara pihak ITDC dan warga yang mengklaim masih memiliki lahan di KEK Mandalika. Dalam hal ini,Pemprov NTB tidak ada niat untuk mempersulit warga dalam melakukan sanding data, karena berada di tengah-tengah.

Namun, dalam menyelesaikan masalah ini, pihaknya berusaha agar dilakukan sanding data dilakukan di daerah tidak di Jakarta. Kalau dilakukan di daerah, semua pemilik lahan bisa melakukan sanding data dengan pihak ITDC. (ris/ham)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...