Praya (Suara NTB) – Belasan warga yang mendiami lahan di lingkar sirkuit internasional Mandalika menagih janji Pemerintah Provinsi NTB serta PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), untuk mengelar sanding data. Hal ini sesuai kesepakatan yang dibuat saat pertemuan pada awal Desember 2022 lalu.
Warga pun menegaskan tidak akan bergeming dan akan bertahan mendiami lahan-lahan di sekitar Sirkuit Internasional Mandalika, sampai ada kejelasan penyelesaian dan pembayaran lahan yang terkena proyek pembangunan sirkuit.
Warga pun menuding Pemprov NTB dan ITDC tidak punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan lahan, khususnya yang ada di lingkar sirkuit internasional Mandalika dengan terus saja mengingkari janji untuk bertemu melakukan sanding data dengan warga. “Bahkan kita menduga dokumen yang dimiliki pihak ITDC untuk menguasai lahan warga tidak valid. Sehingga pihak ITDC terkesan terus menghindar untuk melakukan proses sanding data,” ungkap Sibawaih, perwakilan warga lingkar sirkuit, Kamis, 19 Januari 2023.
Karena logikanya, kalau pihak ITDC yakin dengan data dan dokumen lahan yang dimiliki benar dan sah secara hukum, tentu bukan perkara sulit bagi ITDC untuk melakukan sanding data. Tapi yang justru pihak ITDC seolah-olah tidak mau melakukan sanding data. Kalaupun ada keinginan, itupun hanya sekedar ucapan saja.
Dari sanding data, menurut Juru Bicara Tim Perjuangan Lahan KEK Mandalika M. Samsul Qomar, akan bisa terlihat data dan dokumen siapa yang benar secara hukum. Jika memang dokumen milik warga tidak sah secara hukum, warga dengan senang hati akan meninggalkan lahan yang ditempatinya. “Tapi kalau data warga yang benar, maka kami minta ITDC segera menyelesaikan pembayaran lahan milik warga,” imbuhnya.
Mantan anggota Komisi II DPRD Loteng ini menegaskan, hal yang wajar warga menagih janji untuk melakukan proses sanding data. Karena pihak Pemprov NTB dan ITDC yang menjanjikan untuk melakukan sanding data sebelumnya. Sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan yang digelar pada awal Desember 2022 lalu, bahwa proses sanding data bakal digelar pada minggu kedua bulan Januari 2023.
Tetapi buktinya hingga masuk minggu ketiga bulan Januari 2023, proses sanding data yang dijanjikan tidak kunjung terlaksana. “Tuntutan warga sangat sederhana. Mari sanding data. Supaya jelas data dan dokumen siapa yang sah. Paling tidak sebelum event WSBK digelar,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Hukum Setda NTB, L. Rudy Gunawan, menegaskan Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB, sangat respect dan peduli terhadap tuntutan warga. Dan, tengah berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesegera mungkin. Jadi sangat tidak benar, kalau adanya tudingan miring bahwa Gubernur NTB tidak serius atau tidak mau segera menyelesaikan permasalahan lahan di lingkar sirkuit internasional Mandalika.
“Semua langkah yang telah dan sedang dilakukan juga secara transparan sudah informasikan kepada warga dan pihak terkait. Termasuk para kuasa hukum warga,” imbuhnya.
Pada intinya, Pemprov NTB terus mendorong agar ITDC dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk melakukan sanding data fisik. Pihak ITDC dalam hal ini pun pada intinya bersedia untuk melakukan sanding data. Tetapi ada mekanisme yang harus dilakukan di ITDC, sebagai BUMN. Salahnya harus ada persetujuan dari Kementerian BUMN untuk melakukan sanding data. “Pak Gubernur (NTB) akan berusaha melakukan komunikasi dengan Kementerian BUMN terkait persoalan ini,” tutupnya. (kir)
