Hasil Investigasi Ombudsman, Pungutan Parkir di Depan Sirkuit Mandalika Terindikasi Pungli

Mataram (Suara NTB) – Munculnya keluhan sejumlah wisatawan terhadap tarif parkir di Kawasan KEK Mandalika Lombok Tengah, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu permasalahan parkir di KEK Mandalika telah menjadi perhatian publik.

Investigasi dilakukan untuk menemukan ada tidaknya tindakan maladministrasi dalam tata kelola layanan parkir atau masuk kawasan wisata di KEK Mandalika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara tertutup di sejumlah tempat parkir di kawasan KEK Mandalika, Ombudsman menemukan beberapa temuan. Misalnya di depan Sirkuit Mandalika atau parkir tepi jalan umum tarif yang dikenakan untuk mobil pribadi sebesar Rp 10.000, sepeda motor Rp. 5.000 dan bus Rp. 15.000. Pihak yang menarik parkir menggunakan rompi parkir yang berlogo perhubungan

‘’Adapun objek wisata Pantai Kuta, pihak yang menarik parkir tidak memiliki identitas parkir. Tarif yang dikenakan sebesar Rp.10.000 untuk kendaraan Roda 4, dan sebesar Rp. 20. 000 untuk Bus dan di dalam karcis yang diberikan tidak disebutkan siapa pengelolanya. Dan menyebutkan ketentuan dana pungutan, masuk objek sebesar Rp. 5.000, angkut sampah Rp. 5000, alat kebersihan Rp. 20.000,’’ kata Kepala Ombudsman RI perwakilan NTB, Dwi Sudarsono kepada wartawan, Kamis, 19 Januari 2023.

Sementara itu di objek wisata Pantai Putri Nyale/Pantai Seger, biaya masuk pantai  melalui samping Novotel Kuta sebesar Rp. 10.000. Biaya naik Bukit Seger Rp 5000 per orang. Dengan karcis bertuliskan distribusi/tiket naik Bukit Seger dengan stempel pengelola bukit seger Haji Sulame.

Menurut Dwi, ketentuan mengenai parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah, dimana regulasi itu membedakan antara kontribusi wajib yang terutang kepada daerah dengan sebutan Pajak Parkir. Sedangkan Pungutan Daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dengan sebutan Retribusi Parkir.

Pajak parkir dan retibusi parkir merupakan  kewenangan dari Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir, dan adapun kewenangan untuk penarikan/pemungutan retribusi parkir merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Oleh karena itu penarikan/pemungutan parkir yang dilakukan oleh Pokdarwis Pesona Mandalika Kuta di tepi jalan umum depan Sirkuit Mandalika dan pungutan parkir di objek wisata Pantai Kuta dilakukan tanpa dasar kewenangan atau dengan kata lain pungutan liar (Pungli).

Selanjutnya apabila dicermati karcis parkir yang diterbitkan oleh karcis parkir Pokdarwis Pesona Mandalika Kuta dan Karcis Parkir di Objek Wisata Pantai Kuta tidak memuat standar kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Perda nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa pembayaran retribusi dan pajak parkir dilakukan setelah menerima karcis parkir.

‘’Adapun karcis parkir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Perda Nomor 10 Tahun 2016 paling kurang memuat: nomor seri, besaran uang parkir, tanggal penggunaan karcis, nomor telepon pengaduan dan nama jenis pungutan,’’ ujarnya.

Dalam beberapa ketentuan seperti Peraturan Bupati Lombok Tengah dan Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha menyebutkan besaran retribusi parkir berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir.

Misalnya sepeda motor Rp. 2.000 /sekali parkir, Oplet/Jeep/Pick Up/Mini Bus/Sedan Rp. 3.000 /sekali pakir, Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya Rp. 4.000/sekali parkir Tronton/Trailer dan sejenisnya Rp. 5.000 /sekali parkir.

‘’Berdasarkan ketentuan tersebut di atas tarif parkir yang kenakan di objek objek wisata Pantai Kuta dan tempat parkir tepi jalan umum/depan Sirkuit Mandalika tidak sesuai,’’ tegasnya.

Adapun mengenai kewenangan Desa untuk melakukan pungutan salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam Pasal 23 ayat (1) Permendes Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain.

‘’Adapun pungutan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Setia Jati Desa Kuta Kecamatan Pujut di objek wisata Pantai Putri Nyale dan Pungutan naik ke Bukit Seger adalah pungutan yang keliru karena lokasi wisata Pantai Putri Nyale/Pantai Seger merupakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang dikelola oleh PT. ITDC,’’ ujarnya.

Sehingga kuat dugaan bahwa praktik pungutan parkir yang dipungut oleh individu atau kelompok masyarakat di wilayah KEK Mandalika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan begitu juga retribusi masuk kawasan wisata.

‘’Tentunya hal tersebut tidak boleh ada pembiaran karena akan mencoreng citra pariwisata di KEK Mandalika dan harus ada solusi untuk membangun tata kelola parkir yang baik di KEK Mandalika, oleh karena itu kami di Ombudsman berencana akan memanggil PT. ITDC dan instansi terkait untuk meminta klarifikasi dan mencari solusi,’’ tutupnya.(ris)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...