Sumbawa Besar (Suara NTB)– Puluhan Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, mulai dari Dokter, Bidan, Perawat dan Pegawai RSUD Sumbawa dengar pendapat dengan DPRD Sumbawa, Rabu 18 Januari 2023 . Mereka kecewa dengan Direktur dan manajamen RSUD. Mengingat banyak hak paramedis seperti jasa pelayanan dan bansos yang menunggak pembayarannya.
Perwakilan paramedis, dr. Iwan, menyebutkan, saat ini terdapat 28 dokter spesialis. Kondisi tersebut menjadikan RSUD Sumbawa sebagai rumah sakit terlengkap dari sisi ketersediaan tenaga medis, setelah RS Provinsi. Namun setiap tahun, selalu ada dokter spesialis yang hengkang karena kecewa dengan manajemen RSUD Sumbawa.
“Mendatangkan dokter spesialis tidak gampang. Rumah sakit kami terlengkap setelah RS propinsi. Tapi Kami setiap tahun kehilangan dokter. Dokter mata dan jantung keluar karena tidak puas dengan manajemen. Tidak dapat uang selama dua bulan, dan mereka berhenti,” ungkapnya.
Parahnya lagi, kalau dokter atau pegawai bersangkutan tidak berstatus sebagai ASN. “Tenaga kontrak yang tidak dapat gaji kontrak, tidak dapat insentif dan jasa. Sementara mereka harus keluar uang setiap hari untuk melakukan pelayanan. Dokter menjadi tidak betah karena diperlakukan tidak layak,” cetusnya.
Di tempat yang sama, Dr. Herumanuddin mengatakan, banyak jasa dokter spesialis dan tenaga medis lainnya hingga saat ini belum dibayar. Seperti Jasa pelayanan belum dibayarkan dari Januari hingga Desember 2022. “Tidak ada alasan untuk menunda pembayaran itu, karena pasien tetap ada. Dan mereka membayar biaya setelah dilakukan pelayanan,” ucapnya.
Selain itu, Bansos dari Januari hingga Desember 2022 juga belum dibayar. Sementara Daerah sudah membayar Bansos dimaksud hingga pertengahan bulan Oktober. “BPJS pembayaran didepan 50 persen, Agustus hingga Desember 2022 jasa belum dibayar. Insentif dokter spesialis dan karyawan dari Oktober sampai Desember belum dibayar. Jasa pelayanan covid 2022 belum dibayar. Jamparsal 2021 tidak dibayarkan,” bebernya lebih jauh.
Seharusnya, sambung dr. Heru, RSUD Sumbawa sebagai BLUD diaudit oleh auditor eksternal. Bukan hanya diaudit oleh Dewan pengawas. Agar manajemen keuangan di BLUD menjadi sehat dan transparan.
Dokter lainnya, dr. Yuli turut mengeluhkan situasi internal RSUD Sumbawa. Sebab tenaga medis memperjuangkan hidup dan nyawa pasien setiap hari. Namun pada saat yang sama, tenaga medis juga berjuang untuk mempertahankan hidupnya sendiri.
“Sungguh memperihatinkan kita bekerja seperti ini. Kita mengabdi sambil memperjuangkan hidup. Pada saat kita memperjuangkan hidup orang lain (pasien) kita juga berjuang untuk memperjuangkan hidup. Barangkali ini bisa menjadi sejarah dengan perubahan yang akan dilakukan,” tandasnya.
- Dian juga mengungkapkan RSUD Sumbawa saat ini sedang sakit. Dan tenaga medis serta pegawai tidak pernah mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan transformasi informasi dan metode-metode terbaru. Arifuddin menyesalkan sikap Dewan Pengawas yang tidak melakukan tugasnya seperti yang diharapkan. “Apa sih pekerjaan pengawas BLUD, sehingga bisa terjadi persoalan ini. Tolong diperhatikan dan selamatkan rumah sakit ini,” tukasnya.
Terkait hal ini, Pimpinan Fraksi Golkar, Ahmadul Kosasi, yang memimpin dengar pendapat mengatakan seluruh Fraksi Dewan telah menyatakan sepakat akan menemui Bupati Sumbawa untuk menyampaikan tuntutan paramedis. Dalam rangka menyelamatkan RSUD Sumbawa.
Ketua Komisi III, Hamzah Abdullah, menyesalkan kondisi manajemen RSUD. Pihaknya pun sudah sering mengkritisi pelayanan RSUD Sumbawa. Bahkan di paripurna terakhir, juga disoroti tentang pelayanan RSUD Sering, termasuk halaman yang selalu dipenuhi kotoran ternak. “Tidak ada bahasa kebal Pimpinan manajemen RSUD bertahan di situ. Kami dorong secepatnya agar terbentuk pansus,” tegasnya.
Ketua Komisi IV dari Partai PPP, Ismail Mustaram, menegaskan, manajemen RSUD saat ini sedang sakit. “Manajemen rumah sakit ini tidak beres. Nanti kita akan turun semua komisi, tidak ada istilah kebal. Kita akan perjuangkan semua, karena kita juga ingin. pelayanan rumah sakit ini bagus,” ujarnya.
Dikatakan, jika manajemen di Rumah Sakit induk tidak beres, maka di RSUD sering juga dipastikan lebih amburadul. “Saya bangga dengan dokter, perawat dan bidan yang berani untuk datang kesini. Ini akan menjadi PR besar kami,” tandasnya.
Anggota Komisi IV dari Partai Demokrat, Basaruddin mengaku sering melakukan investigasi ke RSUD Sumbawa. Dan ditemukan indikasi, ketidakberesan di RSUD Sumbawa. “Mari kita saling membuka diri untuk kebaikan bersama. Dukung kami dengan data,” jelasnya.
Ketua Fraksi PKS, Adizul Sahabuddin, mengatakan, persoalan yang muncul saat ini karena ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. “Jangan dianggap, karena kami partai pengusung tidak berpihak. Karena pada prinsipnya kalau ada yang salah, otomatis kita akan perjuangkan,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh Fraksi DPRD Sumbawa akan memperjuangkan hal tersebut. “Semua fraksi akan menyuarakan hal yang sama, tapi kami minta data. Kemudian terlalu kalau tidak memperjuangkan ini di paripurna nanti. Bahkan Saya juga akan mengkritik partai Golkar jika ini tidak diperjuangkan,” tegasnya.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI P, Hj. Jamila, menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengganti Direktur RSUD Sumbawa. “Sepertinya sudah saatnya (Direktur) dinonaktifkan Karena ini bukan yang pertama kali muncul,” tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Budi Kurniawan meminta untuk segera membentuk pansus. Sebab persoalan manajemen dan Direktur RSUD Sumbawa, sudah menjadi rahasia umum. “RSUD ini tidak sehat, Ini kesedihan kita semua,” ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan DPRD Sumbawa, Muhammad Yamin mengatakan, persoalan RSUD Sumbawa dan Direktur telah menjadi persoalan menahun. Dan jika menelisik pembukuan dan laporan keuangan, menjadi dasar cukup untuk dibawa ke proses hukum. “Langsung saja temui Pak Bupati. Karena ini persoalan serius agar Bupati segera bersikap,” tegasnya. (arn)
