Empat Pemda di Zona Hijau

0

OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan NTB kembali merilis kepatuhan standar pelayanan publik di Provinsi NTB untuk tahun 2022. Dalam publikasi itu diketahui hanya empat Pemda yang berada di zona hijau atau standar pelayanan publik dengan kategori nilai tinggi. Selebihnya masih berada di zona kuning atau yang memiliki nilai sedang.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono mengatakan, empat Pemda yang masuk zona hijau kepatuhan standar pelayanan publik yaitu Pemprov NTB dengan nilai 80,71 poin, Lombok Barat dengan nilai 81,02 poin, Lombok Tengah dengan nilai 80,32 poin serta dan Kota Bima dengan nilai 82,11 poin.

Adapun tujuh Pemda yang masih berada di zona kuning yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
Di tahun 2021, Pemda yang masuk zona hijau itu ada delapan, sekarang tinggal empat. Kenapa berubah? Karena terjadi perubahan indikator sehingga angkanya juga berubah, kata Dwi Sudarsono kepada wartawan, Rabu (18/1) kemarin.

Melihat hasil zonasi kepatuhan standar pelayanan publik di NTB, maka Ombudsman NTB di tahun 2023 ini akan terus mendorong perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik secara sistemik. Artinya pihaknya tak ingin menangani persoalan pelayanan publik secara kasus per kasus, sehingga harus ada perubahan pada sistem pelayanan publik.

Tingkat kepatuhan di kita ini memang masih rendah, sehingga yang kami inginkan ada satu perbaikan yang lebih sistemik, ujarnya.
Selanjutnya Ombudsman RI Perwakilan NTB ingin menghijaukan kepatuhan standar pelayanan publik di Pemda di seluruh NTB. Pihaknya akan melakukan asistensi kepada pemda agar di tahun ini semuanya bisa berada di zona hijau.
Kami juga akan memperluas akses kelompok marginal dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, memperkuat pengawasan pelayanan publik sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta memperkuat pengawasan pelayanan publik sektor jaminan sosial, terang Dwi.

Sementara itu Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman NTB M. Gigih Pradhani mengatakan, banyaknya Pemda yang kembali ke zona kuning pada kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 lantaran ada sejumlah tambahan variabel dalam mengukur standar pelayanan publik, sehingga tools penilaian juga berubah.

Kami seperti semi audit BPK, karena selain kami melihat di lapangan, kami juga mewawancarai komponen-komponen yang ada di instansi itu, seperti Kadis, Sekretaris, Kepala Bidang, Front Office dan pengelola pengaduan, katanya.
Ia berharap, semua daerah bisa berada di zona hijau pelayanan publik, terutama Kota Mataram yang menjadi ibukota Provinsi NTB. Terlebih di Kota Mataram saat ini sedang mempersiapkan Mall Pelayanan Publik di Mataram Mall, sehingga pelayanan publik diharapkan bisa lebih baik.(ris)