Revisi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 untuk Mempercepat Implementasi PLTS Atap

Oleh: Niken Arumdati, ST., M.Sc.

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap hingga saat ini masih belum optimal, disebabkan salah satunya karena kekhawatiran pengurangan pendapatan PT Perusahaan Listrik Negara yang saat ini mengalami kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa. Salah satu solusi yang dapat ditempuh menuju pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap di luar Jawa.

Berdasarkan data terakhir di bulan Desember 2022. Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Pulau Lombok yaitu sebesar 378,26 MW dengan beban puncak sebesar 289,69 MW, sehingga terdapat cadangan atau kelebihan daya sebesar 85,57 MW. Sedangkan di Pulau Sumbawa, kapasitas terpasang sebesar 160,63 MW dengan beban puncak 124,69 MW, dimana cadangan atau kelebihan daya sebesar 35,94 MW.

Namun kelebihan daya ini hanya untuk 2 (dua) sistem kelistrikan besar di NTB yaitu sistem Lombok dan sistem Tambora (Sumbawa – Bima). Sedangkan masih terdapat daerah-daerah terpencil yang dilayani oleh grid kecil atau off grid. PLTS bisa mulai digerakkan di daerah yang tingkat biaya pokok produksi (BPP) nya tinggi.
Dengan fokus memasang PLTS di daerah-daerah tersebut, pelanggan tidak terlalu terbebani, begitu juga dengan PLN. Di sisi lain capaian penggunaan energi terbarukan akan terus meningkat yang juga akan berpengaruh terhadap rasio energi terbarukan terhadap total energi nasional.

Di samping itu, yang perlu didorong adalah pengembangan industri pendukungnya, hal ini selaras dengan visi Pemerintah Provinsi NTB yang ingin mengembangkan industrialisasi di daerahnya. Misalnya bermitra dengan pabrikan nasional untuk mendorong pertumbuhan Industri Solar Cell (panel surya). Apalagi ke depannya akan ada connecting grid/inter island sehingga PLTS di luar Jawa bisa membangkitkan energinya kemudian menjual produksinya ke Singapura atau Malaysia.

Sementara itu, upaya lain yang mengarah pada energi terbarukan bisa terus dipacu. Misalnya metode Co-Firing akan pembakaran biomassa bercampur batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Begitupun dengan penggunaan Refured Derived Fuel (RDF) dengan memanfaatkan sampah.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, PLTS Atap adalah program strategis Kementerian ESDM. Ekosiste mantai pasok dan pemanfaatannya pun terus disiapkan.
Lebih lanjut, Dadan mengatakan pihaknya tengah membahas revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPLTU).

Di mana ke depannya, tidak ada batasan kapasitas per pelanggan sepanjang masih tersedia kuota pengembangan PLTS atap. Ekspor listrik tidak lagi dihitung sebagai pengurang tagihan dan penghapusan biaya kapasitas bagi pelanggan golongan industri.

Sebelumnya, pada Jumat, 6 Januari 2023 Direktorat Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM menggelar public hearing revisi Permen ESDM No. 26/2021. Kegiatan tersebut melibatkan juga Dinas ESDM Provinsi, Asosiasi, Badan Usaha Pembangunan Dan Pemasangan PLTS, Lembaga Inspeksi Teknis (LIT) dan badan usaha pemegang IUPTLU.

Pengembangan PLTS Atap di NTB
Hingga tahun 2022, meskipun dihimpit oleh ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah Provinsi NTB melalui APBN Kementerian ESDM telah membangun 6 (enam) unit PLTS atap yaitu Kantor Walikota Mataram 25 KWp, Universitas Teknologi Sumbawa 25 KWp, Kantor Bupati Dompu 25 KWp, dan SMKN 3 Mataram 25 KWp. 2 (dua) unit lainnya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Gerung 50 KWp dan Rumah Sakit Umum Daerah Narmada 50 KWp dibangun melalui dana Insentif Sustainable Energy Fund (SEF) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Titik Temu
Sejak diundangkan pada Agustus 2021, Permen ESDM No.26/2021 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya target Pemerintah mencapai 450 MWp tambahan kapasitas PLTS pada 2022 tidak tercapai.

Revisi ini sepertinya titik temu kepentingan Pemerintah dengan PLN, terutama untuk mengakomodasi potensi pengurangan pendapatan PLN akibat ekspor listrik dari pengguna PLTS akibat regulasi net-metering karena kondisi over supply.

Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasadjo, pihaknya mendukung penuh pengembangan energi terbarukan yang juga keniscayaan. Namun selama masih terjadi kondisi oversupply, titik tengahnya adalah dengan memasang PLTS atap sesuai dengan kapasitas konsumsi pelanggan. Jika tidak, ini akan menambah subsidi –kompensasi (APBN) karena produksi ganda.
Tentunya kita berharap revisi ini tidak akan memangkas perekonomian dan mematikan minat golongan residensial terhadap PLTS atap. Demi tercapainya target climate nentral di tahun 2050 melalui penggunaan energi terbarukan.



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...