Selong (Suara NTB)– Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy menyampaikan sejumlah direktifnya kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua Pimpinan OPD Diminta lebih responsif terhadap sejumlah masalah yang terjadi.
Demikian penegasan Bupati dalam rapat koordinasi Jumat 13 Januari 2023. Bupati minta semua OPD terkait dapat bergerak cepat dan semua terkoordinasikan. Ketika ada direktif dari pimpinan, semua OPD menerjemahkan dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Pertama, masalah galian C diminta segera ditertibkan. Diperintahkan agar segera koordinasi semua pihak yang terkait. Pasalnya, aktivitas galian C cukup meresahkan. Sekarang ini katanya sudah banyak masyarakat yang mendesak agar menyetop truk pengangkut galian C. “Kita harus respon, jangan sampai masyarakat kita marah, baru kita bertindak,” perintah Bupati.
Kedua, Banyak aset Pemda yang tidak bisa dikuasai pemda. “Ada yang kita sudah menang di MA, kenapa belum dieksekusi,” tanya Bupati. Masalah ini juga diminta segera diselesaikan.
Ketiga, kartu Jaminan Persalinan (Jampersal) kini bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau sudah ada kartu JKN KIS maka tidak jadi masalah karena sudah jelas ada yang menanggung. Kepada seluruh ibu hamil diminta Bupati agar dapat dipastikan sudah memiliki kartu JKN KIS aktif. Diperintahkan Bupati agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) segera surati seluruh desa menanyakan apakah yang hamil sudah punya kartu BPJS Kesehatan.
Keempat, penggunaan produk lokal masih rendah. Bupati agar segera buat surat edaran kepada seluruh OPD terkait supaya menggunakan produk lokal. Selama ini minim sosialisasi penggunaan produk lokal. Salah satunya, penggunaan air mineral merek Asel yang diproduksi PT Selaparang Energi. Akan tetapi masih saja pakai produk luar. Pembayarannya dinilai kerap terlambat. “Bisa bangkrut perusahaan daerah kalau terus terlambat, bayarlah sebulan setelah barang diterima,” pinta Bupati.
Kelima, banyak lahan yang akan dihibahkan kepada masyarakat dan kepada negara. Ada yang masih dalam proses pembahasan di DPRD karena ada yang bermasalah. Soal aset ini, ada rencana UIN Mataram akan mendirikan cabangnya di Lombok Timur. Sudah ditawarkan lahan sekitar Pandan Dure. Ada juga hibah lahan untuk NW dan NWDI. Rencananya untuk rumah sakit dan untuk mendukung fakultas kedokteran Universitas Hamzanwadi.
Keenam, soal penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Diperintahkan Bupati agar seluruh pejabat Lotim tidak terlambat. Disebut ada 28 pejabat yang belum melaporkan LHKPNnya. “Kabupaten lain ada yang banyak yang sudah seratus persen, kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak bisa,” tekan Bupati.
Ketujuh, pada bulan Februari ini semua proyek pemerintah harus sudah digerakkan di semua OPD. Saat ini sudah sampai pada tahap lelang dan diperintahkan dapat segera terlaksana.
Kedelapan, khusus ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang akan melakukan penerimaan ASN. Diminta berikan arahan supaya mereka lulus ASN, terutama di dinas yang banyak calon pesertanya, seperti Dikbud dan Dinas Kesehatan. “Jangan sampai para calon ASN ditipu para calo. Kalau ada ASN yang jadi calo, berhentikan, pecat,” tegasnya. (rus)
