Dinas LHK NTB Songsong 2023 dengan Optimisme Pengelolaan Industrialisasi HHBK

0

Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menatap tahun 2023 dengan optimisme akan semakin tumbuhnya kesadaran menjaga hutan. Upaya ini akan didorong dengan memaksimalkan program industrialisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Program ini mengusung konsep sederhana. Masyarakat yang tadinya merambah hutan, menggunduli hutan, atau tidak peduli terhadap kelestarian hutan, diajak untuk menanam komoditas tanaman keras, yang kemudian diselaraskan dengan konsep agroforestri atau tumpang sari.

Konsep ini memungkinkan masyarakat memperoleh beragam komoditas selain kayu. Dari umbi-umbian, daun hingga buah. Komoditas-komoditas ini kemudian nantinya akan diolah sebagai bahan baku industri.

Misalnya, seperti yang dikembangkan masyarakat di Kecamatan Suela, Lombok Timur, yang kini mulai mengolah umbi Nampu sebagai komoditas industri hasil hutan bukan kayu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah, S.Hut.,M.Ap mengutarakan, selama ini, umbi tersebut tumbuh begitu saja dan tidak diolah menjadi apapun. Sehingga, dianggap tidak bernilai.

“Namun, setelah diolah dengan proses industrialisasi, masyarakat bisa menghasilkan komoditas minyak umbi nampu. Serutan kulit dari umbi tersebut dan umbinya, menghasilkan minyak melalui proses penyulingan,” ujar Julmansyah.

Pengakuan serupa disampaikan Ketua Kelompok Tani HKM Bina Lestari, Muhammad Akip. Menurutnya, kelompok masyarakat yang dipimpinnya telah mengembangkan berbagai komoditas dari hasil hutan bukan kayu. Salah satunya, kayu putih.

“Setelah ada kayu putih ini, setelah ada izin HKm-nya, masyarakat saya berubah. Dulu sebelum HKm, kita tidak berani memelihara ternak. Satu ekorpun, agak takut kita pelihara ternak. Karena kawasan di sini kering. Kita tidak tahu mau ngambil pakan di mana. Rata-rata masyarakat anggota saya di sini, dia tanam pakan ternak seperti rumput gajah, turi, lamtoro, dan ternaknya berani nambah satu ekor lagi walaupun dia punya satu. Setelah ada keluar izin HKM-nya,” ujar Akip.

Ketua Kelompok Tani Hutan Giri Madya, Munzir punya pendapat serupa. Ia dan masyarakat lainnya, mengolah gula aren yang merupakan komoditas hasil hutan bukan kayu. Gula aren diolah menjadi gula semut dan kini mereka mulai merasakan manfaat ekonominya yang berkelanjutan.

“Komoditas yang paling menarik adalah gula aren. Kenapa gula aren? Karena proses pembuatan gula aren ini tiap hari. Alhamdulillah kita rasakan, setelah kita memproduksi gula semut ini, kita dapat menyekolahkan anak-anak kita, ke jenjang yang lebih tinggi,” serunya sembari tersenyum.

Hutan Kemasyarakatan atau HKM di Provinsi NTB bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar hutan. Potensi ini ditopang dengan luas kawasan perhutanan sosial yang masih terjaga.

Meski industrialisasi HHBK sudah mulai banyak diadopsi oleh masyarakat NTB. Namun Julmansyah, tak menampik bahwa upaya ini belumlah selesai. Apalagi, cukup sulit untuk meyakinkan masyarakat sekitar hutan.

“Tidak mudah mengolah mindset masyarakat agar mau bercocok tanam dengan tanaman keras, kemudian ada kombinasi tanamannya, jangka panjang, dengan model agroforestri atau tumpang sari. Masyarakat maunya cepat saja, tetapi tidak menjamin sustainabilitynya, livelyhood dia, penghidupan dia,” ujarnya.

Menurutnya, lewat program NTB Hijau sebagai salah satu program unggulan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Pemprov NTB akan terus mengikhtiarkannya lewat masyarakat.

“Dan sudah mulai kelihatan modelnya. Ini salah satu model. Dari yang tadinya adalah penebang hutan, sekarang mengolah hutan. Bahkan mereka yang terdepan menjaga kawasan hutan,” ujarnya saat menyambangi salah satu daerah yang kini telah berhasil mengembangkan industrialisasi HHBK.

Julmansyah mengutarakan, saat ini, di Pulau Lombok telah hadir 3 unit industri pengolahan minyak atsiri (minyak kayu putih). Hadirnya industri ini, menunjukkan adanya respon positif terhadap misi industrialisasi yang digencarkan pasangan Gubernur dan Wagub NTB, Zul-Rohmi.

Seperti diketahui, kawasan hutan NTB telah memberi kontribusi besar bagi industrialisasi, sepanjang dapat mengelola sesuai aturan berlaku. Sebab menumbuhkan kesadaran masyarakat menjaga hutan sama pentingnya dengan membuka peluang usaha, lapangan pekerjaan, sumber pendapatan masyarakat lingkar hutan.

“Contoh konkret adalah bagimana masyarakat memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu dari pohon minyak kayu putih dan pemanfaatan pohon nira untuk jadi sumber utama bahan baku gula aren. Terlihat bagaimana konsep industrialisasi bekerja yakni hilirisasi bahan baku dari hutan menjadi kebutuhan bernilai ekonomi,” ujarnya.

Sejauh ini, pengelolaan dan pemanfaatan perhutanan sosial di NTB dengan skema hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan. Total luasnya mencapai 83.607,84 hektar. Dari jumlah tersebut, yang sudah memiliki SK sebanyak 44.133,96 Hektare, dengan 219 SK dan 31.080 kepala keluarga. Sementara, usulan yang telah diverifikasi teknis HKm 5.667,08 Hektare dan Kemitraan 9.705 Hektare. Sisanya, usulan baru sebanyak 24.101,8 Hektare.

Sebanyak 90 persen dari kawasan perhutanan sosial itu, komoditinya adalah hasil hutan bukan kayu, di bawah binaan KPH yang berjumlah 15 UPT Balai KPH dan 1 UPT Tahura ( Taman Hutan Raya) Nuraksa Sesaot.

KPH, merupakan ujung tombak di kawasan hutan yang punya dua fungsi sekaligus, yakni penindakan jika terjadi perambahan dan pembinaan untuk mampu mengubah mindset masyarakat lingkar hutan

Pemprov NTB sendiri menegaskan keberpihakan dalam memaksimalkan tata kelola HHBK ini demi memajukan kehidupan masyarakat lingkar hutan dan menjaga hutan. Komitmen ini telah dituangkan dalam Perda Nomor 14 tahun 2019 tentang pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang kemudian dielaborasi dengan Perda nomor 13 tahun 2021 tentang Industrialisasi.

Menapaktilasi tahun 2022 ini, Dinas LHK NTB juga mengingatkan tentang bagaimana kerusakan hutan telah memicu berbagai bencana yang menimpa masyarakat.

Untuk itu, menatap 2023 ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah, S.Hut.,M.Ap mengajak masyarakat untuk mendukung kelestarian hutan NTB dengan menyukseskan industrialisasi HHBK.

“Kita berharap dan kita optimis, tahun 2023, industrialisasi hasil hutan bukan kayu bisa semakin memasyarakat dan semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan. Dan yang terpenting, bisa memulihkan kembali fungsi hutan di NTB,” pungkas Julmansyah. (*)