Tingkatkan Minat Baca, TP PKK Siap Bersinergi dengan Pengelola Perpustakaan

0
Bunda Literasi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah pose bersama dengan jajaran DKP NTB, Tim Sinergi Program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial dan IPI NTB di Pendopo Tengah, Selasa (27/12). (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Meningkatkan minat baca atau literasi masyarakat merupakan program prioritas yang dilakukan Tim Penggerak (TP) PKK NTB ketika turun ke masyarakat. Setiap melakukan kunjungan ke dusun atau desa,  meningkatkan minat baca selalu disampaikan, sehingga tingkat literasi masyarakat bisa meningkat.

Demikian disampaikan Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat menerima Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) NTB H. Mahdi, S.H., M.H., bersama Tim Sinergi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Ikatan Pustakawan Indonesia di Pendopo Tengah, Selasa, 27 Desember 2022.

Bunda Literasi NTB ini juga menegaskan, saat turun ke desa, berusaha mengajak masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dengan banyak membaca. Meski demikian, dalam menyampaikan ke lapangan ini, ujarnya, tanpa ada pendamping dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga hasilnya masih belum maksimal.

Begitu juga dalam ikhtiar mewujudkan replikasi perpustakaan desa tahun 2023, minimal 1 desa per kecamatan  akan berupaya diwujudkan. Apalagi, ujarnya, TP PKK NTB memiliki desa binaan yang bisa ditunjuk untuk replikasi perpustakaan, sehingga TP PKK, DKP NTB atau Tim Sinergi bisa bersinergi.

Meski demikian, ujarnya, dalam mewujudkan apa yang sudah diprogramkan ini menjadi tugas semua pihak. Istri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah ini juga meminta DKP NTB dan Tim Sinergi membuat Training of Trainer (TOT) dengan melibatkan pustakawan tingkat desa atau pihak terkait lainnya.

Sebelumnya Kepala DKP NTB H. Mahdi, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan literasi masyarakat. Bahkan, tahun 2023 mendatang pihaknya menargetkan 1 juta koleksi buka untuk mengatasi terbatasnya buku literasi.

Pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa NTB dan Badan Kepegawaian Daerah NTB dalam mengatasi masalah literasi. Nantinya, kata dia, calon Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan bisa menyumbang 1 buku, sehingga koleksi buku di perpustakaan semakin bertambah. Begitu juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan akreditasi perpustakaan sekolah. Hal ini didasari banyak perpustakaan sekolah di NTB yang belum terakreditasi.

Pihaknya sependapat dengan Bunda Literasi untuk menggelar TOT dengan melibatkan pengelola perpustakaan, baik desa atau sekolah. Jika semakin banyak pengelola perpustakaan yang sudah mengikuti pelatihan akan berpengaruh terhadap akreditasi sekolah. (ham)