Ancaman Pidana dan Denda, Pelaku Usaha di Kabupaten Bima Diingatkan Tak Jual Rokok Ilegal

Bima (Suara NTB) – Para pelaku usaha di Kabupaten Bima diwanti-wanti untuk tidak mengedarkan atau menjual rokok ilegal atau tanpa cukai. Pasalnya, jika ditemukan, pelakunya terancam terkena sanksi pidana hingga denda.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima, Amar Ma’ruf, SH, mengatakan berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, pihak-pihak yang sengaja mengedarkan atau menjual rokok ilegal akan dikenakan sanksi pidana dan denda.

“Jika jual dan edarkan rokok ilegal tanpa cukai, sanksinya pidana hingga denda,” katanya kepada Suara NTB, Jumat, 9 Desember 2022.

Selain itu, lanjut dia, penjualan dan peredaran rokok Ilegal juga akan merugikan negara. Pasalnya penerimaan atau pemasukan keuangan negara melalui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) akan berkurang.

“Aspek lainnya, rokok ilegal juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat, karena proses produksinya tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Amar mengaku, untuk tahun ini pihaknya belum melakukan penindakan tegas terhadap penjual rokok ilegal, karena masih memperkenalkan atau mensosialisasikan aturan tentang cukai kepada Aparatur Sipil Negara hingga para pelaku usaha.

“Karena baru di Kabupaten Bima, tahun ini kita sosialisasikan dulu UU tentang cukai bersama pihak Bea dan Cukai,” ujarnya.

Selain sosialisasi, Ia mengaku juga memberikan himbauan dan memberikan pemahaman secara langsung kepada para pelaku usaha. Sebab karena ketidaktahuan mereka menjual rokok ilegal. Padahal menurut UU bisa dikenakan sanksi pidana hingga denda.

“Kita menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada pedagang agar berhati-hati menjual rokok Ilegal, karena memang sanksinya,” ujarnya.

Kalaupun kedepan ditemukan masih ada yang mengedarkan atau menjual rokok Ilegal, setelah sosialisasi dan diberikan pemahaman, tentunya akan diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Kami harapkan juga kepada warga untuk melaporkan ke OPD teknis terkait, terutama Sat Pol PP jika ditemukan ada penjualan rokok ilegal  agar ditindak sesuai aturan yang berlaku,” harapnya.

Amar menambahkan, dalam memutus mata rantai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bima, pihaknya pihaknya masih mengacu pada UU tentang Cukai. Tidak menutup kemungkinan kedepan akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).

“Kalau masif peredaran rokok ilegal ini tentu kita akan terbitkan aturan daerah minimal Perbub. Namun untuk saat ini masih mengacu UU Cukai,”  pungkasnya.

Sosialisasi tentang Pidana Rokok Ilegal

Pengedar ataupun penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam Pasal 54, “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Maka dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar.”

Dalam Pasal 56, “Setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini. Maka dipidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Bagaimana mengenal rokok ilegal?

Ciri-ciri rokok ilegal dapat diidentifikasi dengan metode sederhana, yaitu pengamatan secara langsung. Cirinya adalah rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai palsu, dan rokok dengan pita cukai salah peruntukan.

Maka siapapun yang sedang menjalankan bisnis rokok dengan cukai ilegal, disarankan untuk menghentikannya dari sekarang. Hal ini gencar disosialisasikan stakeholders yang terlibat, seperti Bea Cukai, Sat Pol PP Provinsi NTB, Bappeda NTB, serta Pemda Kabupaten dan Kota. (uki)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...