Gedung DPRD Kota Mataram Tidak Representatif

0
Gedung Kantor DPRD Kota Mataram di Jalan Dr. Soedjono dinilai tidak representatif. Ruangan rapat untuk menampung 60-70 orang tidak tersedia. Untuk pembangunannya terkendala anggaran. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Gedung kantor Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Kota Mataram di Jalan Dr. Soedjono dinilai tidak representatif. Ruang rapat yang menghadirkan eksekutif dan legislatif tak mampu menampung. Rencana pembangunan gedung paripurna terkendala anggaran.

Sekretaris DPRD Kota Mataram, H. Lalu Aria Dharma membenarkan, gedung kantor wakil rakyat tersebut memang sudah tidak representatif lagi. Kondisi ini sangat terasa saat menggelar rapat paripurna yang memerlukan kehadiran eksekutif dan legislatif. Untuk menampung 60-70 peserta rapat tidak ada ruangan.

Selain itu, ruangan fraksi juga kurang. Bahkan, Fraksi Golkar menjadikan ruangan Kepala Bagian Keuangan sebagai ruangan Fraksi Golkar. “Sudah  tidak representatif lagi,” kata Aria dikonfirmasi, Selasa, 6 Desember 2022.

Di tahun 2018 lalu, Pemkot Mataram sebenarnya akan membangun gedung wakil rakyat dengan alokasi anggaran Rp40 miliar. Rencana itu tidak terealisasi dengan berbagai pertimbangan. Aria mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 tidak ada postur anggaran untuk pembangunan gedung kantor DPRD. Pihaknya memahami karena kondisi perekonomian belum normal. “Cuma pemeliharaan gedung saja. Kalau anggaran pembangunan tidak ada,” sebutnya.

Skema Pemkot Mataram sebelumnya, anggaran pembangunan gedung paripurna satu kesatuan dengan pembangunan kantor walikota dan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pemkot Mataram akan meminjam anggaran ke PT. Sarana Multi Infrastuktur (SMI). Rencana berutang itu kata Aria, sebagai gambaran bahwa kekuatan finansial daerah terbatas.

Kendati demikian, pihaknya tidak pernah putus asa. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi sebutnya, secara pribadi dan institusi melobi ke DPR RI agar mendapatkan kucuran anggaran, tetapi masih nihil. “Pak ketua secara pribadi maupun institusi juga melobi ke DPR RI,” sebutnya.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga mau tidak mau menggunakan fasilitas yang tersedia. Kalaupun ada rencana pembangunan gedung paripurna diperkirakan kebutuhan anggaran akan meningkat dibandingkan perhitungan kebutuhan sebelumnya. “Pasti akan bertambah karena itu kan anggaran dihitung sudah empat tahun lalu sebelum gempa,” demikian kata dia. (cem)