Kesejahteraan Guru Terpencil di Kabupaten Bima Masih Diabaikan

Bima (Suara NTB) – Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima  menyebutkan hak-hak yang berkait dengan kesejahteraan para guru terutama yang mengabdi di daerah terpencil di Kabupaten Bima masih diabaikan oleh Pemerintah.

“Dalam Catatan SGI, kesejahteraan guru di daerah terpencil di Kabupaten Bima, saat ini masih jauh dari layak dan berkeadilan,” sebut Ketua SGI Kabupaten Bima, Eka Ilham M.Si kepada Suara NTB, Senin, 5 Desember 2022.

Eka Ilham memberikan contoh, yakni dua orang guru terpencil di wilayah Kecamatan Tambora bernama Amiruddin dan Sugeng Purnomo. Menurutnya kedua guru itu kerap mengeluhkan ke SGI, kerap terlambat pencairan tunjangan guru terpencil. Seharusnya tunjangan mereka terima setelah memenuhi persyaratan yang ada.

“Dua orang guru di Tambora, selalu mengeluh  ke SGI karena terlambatnya pembayaran tunjangan guru terpencil. Keterlambatan ini selalu terjadi setiap tahun,” katanya.

Tidak hanya itu, saat ditanyakan ke Pemerintah melalui Dinas teknis terkait yakni Dikbudpora, malah mendapatkan jawaban yang tidak pasti. Yakni dananya belum ditransfer oleh pemerintah pusat. “Setiap ditanyakan ke Dikbudpora Kabupaten Bima alasannya klasik, selalu belum transfer oleh pemerintah pusat,” katanya.

Eka Ilham mengaku persoalan yang dialami oleh guru terpencil di Kabupaten Bima itu juga menjadi catatan dirinya saat menghadiri dalam pertemuan Hari Guru Nasional di Jakarta belum lama ini. Saat itu, Ia menanyakan langsung terkait dana tunjangan terpencil. Bagaimana sesungguhnya dana itu di transfer ke Daerah.

“Bagi SGI tidak ada alasan bagi daerah untuk mengelola ataupun menyimpan hak-hak guru ini selama mereka sudah memiliki persyaratan yang ada,” katanya.

Dari catatan SGI Kabupaten Bima, lanjut dia, tunjangan non sertifikasi bagi guru ASN lingkup Dikbudpora Kabupaten Bima juga lebih parah lagi sejak triwulan ke 4 tahun 2021 sampai hari triwulan 1, 2, 3, 4 tahun 2022 belum juga dibayarkan. “Guru-guru saat ini dituntut kinerja dan profesionalisme. Sementara hak-haknya diabaikan atau tidak dipenuhi,” katanya.

Ia menambahkan, para guru ingin bersuara, hanya saja takut dan khawatir terjadi yang menimpa pada mereka. Apalagi statusnya sebagai guru honorer atau sukarela, tentu mereka hanya bisa menyampaikan aspirasinya pada SGI.

“Sebagai organisasi profesi guru, sudah tugas SGI untuk terus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan guru yang sewajarnya,” pungkasnya. (uki)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...