Mataram (Suara NTB) -Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah kembali menyampaikan pesan Presiden Jokowi terkait dengan memajukan iklim investasi dalam daerah dan upaya menggairahkan perekonomian masyarakat dengan mengedepankan penyerapan produk lokal.
Penegasan itu disampaikan Gubernur di acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Mataram, Senin, 5 Desember 2022. Menurutnya, Presiden menginginkan agar setiap Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah agar memberikan prioritas pada produk-produk lokal.
‘’Saya sendiri pakai produk lokal, kopiah buatan Lombok Barat, baju lokal dan sepatu buatan Bima,’’ katanya.
Gubernur mengatakan, produk lokal di tahap awal memang cenderung memiliki kualitas yang jelek dan harga yang lebih mahal. Namun demikian, setiap industrialisasi membutuhkan biaya pembelajaran (cost of learning) agar potensi produk lokal tersebut semakin berkembang.
“Kita harus mengajak bicara BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan agar tidak salah persepsi. Karena biasanya produk lokal itu harganya pasti mahal dan kualitasnya masih buruk. Kalau tak hati-hati dan tidak dikomunikasikan itu punya potensi kerugian negara,” katanya.
Namun demikian, untuk mengangkat produk lokal dan menjadi tuan rumah di daerah sendiri, pimpinan daerah dan pimpinan OPD diharapkan menjadi yang terdepan dalam mengapresiasi produk lokal tersebut dengan cara membeli dan menggunakannya dalam keseharian.
“Olah karena itu para bupati/walikota dalam kesempatan ini dalam rangka meneruskan aspirasi Pak Presiden, jangan sungkan dan jangan segan-segan untuk menggunakan produk dan pengusaha lokal. Hanya dengan itulah UKM lokal bisa terus tumbuh berkembang,” katanya.
Selanjutnya Gubernur mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden kepada seluruh pimpinan daerah serta pimpinan Kementerian/Lembaga bahwa semua pihak harus menjaga iklim investasi yang masuk ke daerah. Jangan sampai ada birokrasi yang menyulitkan mereka yang serius berinvestasi.
“Pesan Presiden yaitu tolong jaga investasi kita. Jangan sampai ada birokrasi yang berbelit-belit dan ribet yang menyebabkan investasi yang sudah ada menjadi tidak terlaksana di lapangan. Jangan sampai karena ada ketakutan untuk kriminalisasi kebijakan, kita tak berani ambil keputusan,” ujarnya.
Bahkan tanpa izin pun, jika sudah jelas investasinya harus dilakukan pendampingan. Izin investasinya bisa diurus secara bersama-sama yang penting investasi tersebut serius. Karena investasi akan menumbuhkan perekonomian masyarakat.
“Namun dalam prakteknya masih jauh seperti yang diharapkan oleh pak Presiden. Banyak investor yang masih kesulitan, sehingga pusat telah membentuk Satgas Investasi dan di provinsi juga sudah ada Satgas Investasinya,” kata Gubernur.
Sesuai dengan pesan Presiden lanjut Gubernur bahwa anggaran yang dialokasikan ke daerah agar segera diimplentasikan dalam program pembangunan, karena setiap uang yang digunakan akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi
“Oleh karena itu, jangan disimpan kelamaan di bank, namun betul-betul digunakan untuk kelancaran ekonomi kita,” tutupnya.(ris)
