Realisasi Belanja APBN di NTB Baru 76,39 Persen

0

Mataram (Suara NTB) – Memasuki akhir tahun anggaran 2022, belum semua dana belanja baik yang menggunakan APBN atau APBD dipergunakan. Hingga Jumat (2/12), realisasi penggunaan dana APBN di NTB baru Rp11,05 triliun atau 76,39% dari pagu sebesar Rp 14,47 triliun.

Realisasi kinerja APBN ini menurut Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB, Muhammad Riadi, baru terdata hingga 17 November 2022. Data realisasi APBN ini masih terus berjalan hingga mendekati akhir tahun anggaran 2022. Sementara mengenai realisasi APBD Provinsi NTB, Riadi mengakui masih mengumpulkan data yang sebenarnya.

“Kita masih terus mengumpulkan data. Yang APBN baru terdata di kami per tanggal 17 November 2022. Sementara untuk realisasi APBD provinsi masih kita kumpulkan datanya,” ujarnya menjawab Suara NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jumat, 2 Desember 2022.

Untuk belanja pegawai, tambahnya, sebesar 89,28% dengan realisasi Rp2,70 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp3,03 triliun. Sementara belanja barang baru 72,29% dengan realisasi Rp2,30 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp3,19 triliun. Adapun belanja modal yang sudah terealisasi Rp 2,5 triliun dari pagu anggaran Rp 3,60 triliun atau 59,78%. Belanja bansos yang sudah terealisasi Rp 13,83 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp16,47 miliar atau 83,99%.

Untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik, yang sudah terealisasi Rp 1,64 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 2,27 triliun atau 72,32%. Untuk DAK non fisik sebesar 96,56% dengan yang teralisasi Rp 1,12 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp1,16 triliun. Sementara dana desa dari pagu anggaran Rp 1,19 triliun yang sudah terealisasi Rp1,10 triliun atau 92,70%.

Sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) persentase capaiannya sebesar 80,89 % dengan pagu Rp4,63 triliun, realisasi Rp3,75 triliun. TKDD ini meliputi DAK fisik dengan persentase 70,0 %, realisasi Rp1,59 triliun dari pagu Rp2,27 triliun. BOS-BOP persentase 9,56% dengan realisasi Rp 1,12 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 1,16 triliun.

Dana desa 86,34% dengan realisasi Rp 1,03 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 1,19 triliun. Penyaluran kredit usaha rakyat sebesar Rp 5,51 triliun kepada 123. 973 debitur. Adapun penyaluran ultra mikro (UMi) sebesar Rp 125 miliar pada 32.566 debitur.

“Kita juga masih terus mengumpulkan data-data hingga sekarang. Kita berharap beberapa proyek pemerintah, baik yang dikerjakan oleh pemerintah daerah atau pusat bisa selesai. Kita juga berharap proyek SPAM yang dikerjakan BWS untuk pengadaan air bersih ke Kawasan Mandalika di Bendungan Pengga bisa cepat selesai,” harapnya. (ham)