Literasi Keuangan NTB Peringkat II Nasional

0

Mataram (Suara NTB) – Tingkat pengetahuan masyarakat Nusa Tenggara Barat tentang lembaga keuangan dan pengelolaan keuangan menunjukkan trend yang menggembirakan. Bahkan masuk rangkaing dua nasional dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir, indeks literasi keuangan masyarakat NTB  ditunjukkan oleh hasil survey, mengalami kenaikan sebesar 65,45 persen (nasional hanya 49,68 persen). Tahun 2016 hanya sebesar 21,50 persen, dan tahun 2019  hanya 34,65 persen.

“Ini capaian yang membahagiakan bagi masyarakat NTB. Artinya, masyarakat NTB sudah sangat melek dengan pengelolaan keuangannya pada lembaga-lembaga keuangan,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rico Rinaldy Jumat, 2 Desember 2022.

Kenaikan tingkat literasi keuangan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 ini, menurutnya berkat gencarnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan bersama seluruh stakeholders. Meski sejak awal 2020 Covid-19 membatasi gerak aktifitas manusia, edukasi kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan protokol Covid-19, baik secara langsung, maupun virtual.

Lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non bank juga makin mendekatkan diri tidak saja layanan terpusat di kota-kota, bahkan sudah menjangkau ke kecamatan, dan pedesaan. Sehingga masyarakat memahami tentang lembaga keuangan.

Sementara itu, dari sisi inklusi keuangan (masyarakat mengakses lembaga keuangan), berdasarkan hasil survey yang dilakukan secara professional oleh mitra kerjasama OJK, tahun 2022 ini pertumbuhannya masih dibawah pertumbuhan inklusi keuangan nasional.

“Inklusi keuangan NTB tumbuh 82,34 persen, sementara nasional tumbuh 85,10 persen. Namun tumbuh dibandingkan tahun 2019 lalu inklusi keuangan NTB sebesar 62,73 persen,” jelas Rico.

Inklusi keungan menunjukkan tingkat akses keuangan masyarakat, atau masyarakat bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Diantaranya, perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan (finance), pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan fintech.

“Sekarang masyarakat sudah bisa melakukan peminjaman dana di lembaga keuangan melalui hanphone. Tanpa harus mendatangi langsung kantor layanan keuangannya. Ini juga mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di NTB,” imbuhnya.

Di sisi lain, di tengah membaiknya hasil survey inklusi dan literasi keuangan NTB, berbanding terbalik dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB. terjadi penurunan. Tahun 2016 5,10 persen, tahun 2019 naik 22,05 persen. dan turun menjadi 13,51 persen pada tahun 2022.

“Tumbuh dibandingkan daerah-daerah lain. Tapi malah turun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Ini bikin gak enak, padahal di NTB basisnya syariah. Kenapa inklusi keuangan syariahnya malah turun,” kata Rico.

Menurutnya, ini menjadi PR bersama bersama lembaga keuangan syariah di NTB, pun dengan stakeholders lainnya untuk semakin mendekatkan keuangan syariah kepada masyarakat di NTB.(bul)