Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Harus Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan

Mataram (Suara NTB)-Kementerian BPN/Bappenas terus mendorong pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di NTB untuk mengintegrasikan konsep pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam dokumen perencanaan. Sebab sinkronisasi dengan perencanaan akan beririsan dengan kebijakan penganggaran.

Perencana Pertama Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Anggi Pertiwi Putri mengatakan, Bappeda di setiap daerah diminta untuk mengawal isu yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan memberi perhatian pada alokasi di APBD. Selanjutnya RPJMD diharapkan menjadi acuan bagi OPD teknis di daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka waktu lima tahun.

“Kita terus mendorong supaya aspek terkait low carbon development dan pembangunan berketahanan iklim ini diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Itu penting, karena sinkronisasi dengan perencanaan itu juga akan sinkron dengan penganggaran. Itu jadi prioritas nasional,” kata Anggi Pertiwi Putri dalam kegiatan Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim NTB yang berlangsung kemarin.

Anggi mengatakan, Kementerian BPN/Bappenas di dalam RPJMN 2020 – 2024, masalah lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu hal yang menjadi atensi besar. Di dalamnya ada tiga program prioritas yaitu pembangunan rendah karbon serta peningkatan ketahanan bencana dan perubaan iklim.

Bappenas ujar Anggi telah menyusun enam strategi transformasi ekonomi, salah satunya adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau sendiri merupakan model ekonomi dengan tujuan tetap menunjang SDG’s. Sehingga tidak ada dikotomi antara ekonomi hijau dengan SDG’s, namun sesungguhnya dia mendorong investasi yang lebih hijau, investasi yang hijau, green jobs dan mendukung kesejahteraan sosial serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Layaknya perencanaan pembangunan nasional, kami berharap ini diacu oleh teman-teman Pemda. Karena sekarang momentumnya, terlebih mau Pemilu serentak. Ada dokumen perencanaan transisi yang juga harus mereka susun. Setelah itu ada RPJM yang mereka akan susun, kami berharap aspek-aspek yang terkait dengan climate change, daya tampung lingkungan hidup dan keberlanjutan bisa terus diintegrasikan ke dalam dokumen Pemda,” ujarnya.

Ia mengatakan, isu terkait perubahan iklim bukan hanya tentang lingkungan hidup, namun tema tentang pembangunan, sehingga butuh leadership dari Bappeda selaku institusi perencanaan untuk melakukan koordinasi perencanaan karena hal ini bersifat lintas sektor. Tentu dengan satu tujuan yaitu bagaimana terciptanya ekonomi hijau di Indonesia.

“Jika RPJMD hanya berbicara tentang terget-terget ekonomi dan sosial saja tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan ini maka dalam jangka panjang, ekonomi kita akan dideclining. Sebab ekonomi juga bergerak karena daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lain sebagainya. Jika lingkungan tak diperhatikan, maka secara jangka panjang justru itu tak baik,” katanya.

CEO Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) Nanang S Dirja dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di NTB. Sekaligus diskusi publik sebagai tindak lanjut MoU pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

“Agar upaya pelaksanaan program NTB Hijau dan program lainnya dapat terasosiasi dengan kebijakan nasional dan kami YRII sangat mendukung program pemerintah ini,” katanya.

Nanang menuturkan, pemerintah pusat telah menetapkan NTB sebagai wilayah prioritas berketahanan iklim dengan potensi bahaya kekeringan dan penurunan ketersediaan air. Ini disebabkan salah satunya laju deforestasi dan degradasi lahan yang cukup luas selama lima tahun terakhir.

“Sekitar 250 ribu hektare hutan gundul dan lahan tandus,” tegasnya.

Hal ini menyebabkan, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, abrasi dan gelombang pasang semakin meningkat. Yang menyebabkan penderitaan masyarakat dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

NTB Komitmen Capai Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. H Iswandi mengatakan, perubahan iklim saat ini sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas. Saat musim hujan tiba, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana selalu khawatir akan terjadinya bencana banjir lantaran curah hujan yang sering tinggi dan disertai dengan angin kencang. Sementara di musim panas, cuaca yang dirasakan oleh masyarakat sering mengganggu aktivitas.

Pemprov NTB sendiri kata Iswandi telah berkomitmen untuk mewujudkan NTB yang asri dan lestari dengan berbagai program yang selama ini digesa, misalnya NTB Zero Waste. Melalui program NTB Zero Waste, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023, NTB menetapkan target pengelolaan sampah 100% lebih cepat dua tahun daripada yang telah ditetapkan dalam Jakstrada dan Jakstranas. Walupun dalam realisasinya belum mencapai target, namun dari tahun ke tahun, capaian realisasi neraca persampahan terus mengalami peningkatan.

NTB turut mendorong target pengurangan emisi karbon nasional yang telah disepakati dalam Paris Agreement, yaitu 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional. Untuk itu, paling tidak terdapat tujuh program pembangunan lingkungan, yaitu; NTB Zero Waste, NTB Hijau, Mencapai IKLH, Hutan Tanaman Energi, Waste To Energy, Net Zero Emission, dan Ekonomi Hijau.

“Ekonomi Hijau merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dengan menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam” ujarnya.

Sementara itu terkait pengembangan Hutan Tanaman Energi. Iswandi menjelaskan, program ini akan dilaksanakan di Kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di wilayah Balai KPH di NTB. Dengan jenis tanaman dengan tingkat pertumbuhan cepat seperti lamtoro, komoditi ini akan mensubtitusi batubara sebagai bahan bakar. Berkolaborasi dengan PLN, kegiatan ini akan melibatkan masyarakat sekitar hutan. “Oleh karena itu, selain ramah lingkungan, program ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat” ujarnya.

Untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama, salah satunya dari mitra pembangunan. Pemerintah Daerah NTB telah mengeluarkan banyak kebijakan, antara lain Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca. Selanjutnya Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2018 tentang RAD SDGs Tahun 2019 – 2023. Ada juga Peraturan Gubernur Tahun 2019 Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim.

“NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTB. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bappenas dengan Pemerintah Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah tahun 2022 – 2024. Integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Daerah ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah, RRPD 2024 – 2026 dan RPJMD 2026 – 2030. Serta rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di NTB Tahun 2023.

Dalam kesempatan tersebut Direktur KONSEPSI Dr. Taqiudin bertindak sebagai moderator kegiatan memandu jalannya diskusi. Sejumlah peserta memberikan pandangan dan gagasannya terhadap program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di NTB agar bisa berjalan dengan baik dan konsisten di waktu-waktu yang akan datang.(ris)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...