Rakor Forum DAS-LH NTB, Pengelolaan DAS Harus Jadi Referensi Pembangunan Daerah

Mataram (Suara NTB)– Forum Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup (DAS-LH) di Provinsi NTB memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah secara umum. Terlebih selama ini ada sejumlah isu esensial yang menjadi basis pengawalan Forum DAS-LH NTB seperti masalah hutan dan lahan, air dan sampah, kebijakan yang pro lingkungan dan perubahan iklim.

Ketua Forum DAS-LH Provinsi NTB Dr. Markum mengatakan, forum ini memiliki peran fungsi membantu penyusunan perencanaan yang strategis di NTB. Kemudian melakukan analisis kritis tentang dinamika pengeloaan DAS, serta memberikan masukan tentang pengelolaan DAS ini kepada Gubernur.

Jumlah anggota Forum DAS-LH NTB sebanyak 51 orang, termasuk di dalamnya Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, serta Sekda NTB. Selebihnya merupakan anggota yang berasal dari sejumlah kalangan yang merefresentasikan berbagai unsur.

Isu strategis yang dikawal oleh Forum DAS-LH NTB sangat penting untuk diatensi secara bersama, misalnya masalah hutan dan lahan, sebab telah terjadi penurunan daya dukung di lahan atau lingkungan. Selanjutnya masalah air dan sampah, terlebih di Provinsi NTB sedang dilaksanakan program Zero Waste.

“Kemudian kita juga mengawal kebijakan-kebijakan pro lingkungan. Daerah punya banyak kebijakan, namun dalam implementasinya, kita perlu lihat bagaimana konsistensinya,” ujar Dr, Markum dalam Rakor Forum DAS-LH Provinsi NTB Tahun 2022 yang berlangsung di Mataram, Rabu 30 November 2022.

Forum DAS-LH kata Markum juga mengawal isu perubahan iklim, sebab perubahan iklim masuk dalam semua sektor dan saat ini menjadi tema global yang semakin penting untuk dibahas secara holistik.

Menurtnya, posisi Forum DAS-LH adalah sebagai fasilitator dan mediator, bukan dalam konteks implementator. Adapun yang telah dilakukan oleh Forum DAS selama 2020 – 2022 yaitu diantaranya melakukan pertemuan dan koordinasi Forum DAS, baik tingkat NTB maupun nasional.

“Melakukan audiensi dengan anggota DPR RI dan melakukan pertemuan dengan DPRD NTB dengan tema yang kita bawa adalah tentang perubahan iklim. Kita juga telah melakukan seminar nasional. Termasuk kita sudah memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Mangrove daerah,” katanya.

Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS Dr. Saparis Soedarjanto dalam arahannya mengatakan, DAS atau konsep besar tata ruang seharusnya menjadi referensi dari basis perencanaan pemanfaatan sumber daya, termasuk pembangunan daerah.

“Saya sangat berharap Forum DAS bisa menjadi pelaku utama pada saat agenda Musrenbang, pada saat penyusunana RPJMD dan pada saat penyusunan RKPD, karena dia bersifat lintas multisektor. Multi aspek dikaji dan kemudian berbasis ruang. Sebab apapun yang namanya pembangunan, pasti memperhatikan sumberdaya, hal-hal apa yang bisa dimanfaatkan, termasuk juga potensi kerusakan dan kebencanaanya” ujarnya.

Yang paling penting dipahami kata Saparis Soedarjanto yaitu bagaimana Forum DAS itu bisa menjadi motivator bagi publik untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan sumber daya alam.

Menurutnya, berdasarkan laporan Bappenas, Provinsi NTB termasuk daerah yang memasuki nilai kritis dalam indeks kelangkaan air. NTB berada dalam nilai yang kritis bersama dengan sejumlah daerah lainnya di Indonesia seperti Bali, NTT, sebagian Jawa dan sebagian wilayah Sumatera karena lanskap masing-masing daerah bervariasi. Sehingga Forum DAS diharapkan ikut ambil bagian yang muaranya nanti adanya kondisi yang ideal untuk terpenuhinya kebutuhan air, pangan dan energi.

Fungsional PEH Madya Direktorat PPPDAS Hadiaty Utami dalam kesempatan itu mengatakan, Forum DAS ini fungsinya melakukan koordinasi. Jika ada persoalan di dalam daerah, Forum DAS akan mengkoordinasikan. Misalnya dalam persoalan tambang, Forum DAS akan berkomunikasi dengan para pihak yang berkaitkan dengan tambang tersebut bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini.

Forum DAS juga melakukan fasilitasi. Misalnya jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi yang menyangkut sumber daya alam, mereka bisa menyelesaikannya melalui forum ini. Sebab forum ini bersifat independen yang anggotanya berasal dari latar belakang yang beragam seperti dari ASN, NGO, akademisi, swasta dan lainnya.

“Saat bergabung dalam DAS, mereka harus lepas baju seragamnya dan tujuannya sama yaitu bagaimana kita menurunkan sedikit mungkin degradasi atau keburukan-keburukan yang terjadi pada sumberdaya alam, intinya itu,” katanya.(ris)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...