11 Desa di Lobar Diusulkan Nomor Register ke Kemendagri

Giri Menang (Suara NTB) – 11 raperda inisiatif tentang pembentukan atau pemekaran desa di Lombok Barat (Lobar) resmi ditetapkan menjadi Perda. Atas dasar itu, 11 desa pemekaran tersebut diajukan ke Pemprov NTB sebagai dasar dimintakan nomor register pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Setelah mendapatkan nomor register, barulah tahapan selanjutnya 11 desa pemekaran ini ditetapkan menjadi desa definitif.

Juru Bicara Pansus tentang Raperda Inisiatif DPRD Lobar tentang Pembentukan Desa, H Abubakar Abdullah menyebut terdapat 11 desa pemekaran yaitu, Desa Blongas Kecamatan Sekotong, Desa Empol Kecamatan Sekotong, Desa Lendang Guar Kecamatan Sekotong, Desa Pengantap Kecamatan Sekotong, Desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong, Desa Longserang Kecamatan Lingsar, Desa Punikan Kecamatan Lingsar, Desa Reban Madani Kecamatan Lingsar, Desa Tunjung Are Kecamatan Batulayar, Desa Penanggak Kecamatan Batulayar dan Desa Tunjung Sari Kecamatan Batulayar.

Dijelaskan, pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran desa juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah, sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah pedesaan, yakni keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur.

Pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas.

Pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi desa berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya desa baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi desa baru yang selama ini belum tergali.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan sekaligus meningkatkan daya saing desa.Oleh karena itu, pembentukan atau pemekaran desa seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, pembentukan atau pemekaran desa setidaknya mempertimbangkan berbagai faktor seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan, dan lain sebagainya serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan desa tersebut dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya atau dimekarkannya desa.

Sementara itu Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengapresiasi Dewan khususnya Pansus pembentukan desa yang telah menyelesaikan raperda bersama eksekutif. Setelah raperda tentang pembentukan desa disahkan menjadi perda, maka selanjutnya disampaikan ke gubernur untuk mendapatkan fasilitasi disesuaikan dengan hasil fasilitasi dan dimintakan nomor register ke Kemendagri sebelum ditetapkan atau ditingkatkan. “11 desa pemekaran ini segera disampaikan ke Gubernur untuk difasilitasi dan dimintakan nomor register Kemendagri,”ujarnya. (her)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

0
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutri Zinc. Varietas tersebut kaya nutrisi sehingga diharapkan dapat mencegah dan menurunkan...

Latest Posts

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi...

Sidang Desa Jero Gunung, Kades Akui Tanda Tangan Dipalsukan

Mataram (Suara NTB)- Kepala Desa (Kades) Jero Gunung, Amrullah...

100 KK di Ntobo Kota Bima Belum Tersentuh Jaringan Internet

Kota Bima (Suara NTB) - Kurang lebih sebanyak 100...

Desa Gemilang Informasi Publik, Ikhtiar Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik hingga Tingkat Desa

Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik...

Dinas LHK NTB Apresiasi Keberhasilan Desa Semparu Terkait Tata Kelola Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui...