Terdakwa Kasus Dana RTG Divonis 5 Tahun Penjara

0

Mataram (Suara NTB) –  Indrianto terdakwa kasus korupsi dana program rumah tahan gempa (RTG) tahun 2018, divonis selama 5 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

“Mengadili terdakwa Indrianto dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata hakim ketua Agung Prasetyo, SH., MH,  di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipidkor) Mataram, Rabu, 30 November 2022. Khusus untuk persoalan uang Rp16,7 juta yang telah dititipkan terdakwa sebagai upaya pemulihan kerugian negara saat penyidikan, dikembalikan ke kas negara.

Terdakwa yang juga berperan sebagai Bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut juga dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp459 juta. Temuan kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB. Jika tidak mampu membayar harta bendanya akan disita untuk negara. “Jika tidak memiliki harta untuk disita, maka terdakwa wajib mengganti dengan kurungan badan selama 1 tahun enam bulan,” tambahnya.

Terhadap vonis tersebut baik Jaksa penuntut umum dan penasehat hukum masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Majelis hakim juga mengembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan ke penyidik. Hal itu dilakukan untuk pengembangan kepada pengurus Pokmas yang turut serta menikmati keuntungan dari munculnya kerugian negara. Dua nama tersebut yakni M. Abadi dan Mahdi Rahman. “Mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk melakukan pengembangan ke tersangka yang lain,” tambahnya.

Untuk diketahui Pokmas Repok Jati Kuning untuk Desa Sigerongan, Kabupaten Lombok Barat, pada tahun 2018 mendapatkan bantuan Rp1,79 miliar untuk 70 kepala keluarga yang terdampak bencana. Bantuan tersebut untuk perbaikan dan pembangunan rumah warga terdampak gempa. Pencairannya dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama disalurkan Rp500 juta, tahap kedua disalurkan Rp750 juta, dan tahap ketiga disalurkan Rp90 juta.

Namun, setelah pemerintah mencairkan anggaran hingga masuk ke kantong Pokmas, sejumlah warga yang terdaftar sebagai penerima tidak kunjung mendapatkan bantuan. Terungkap uang tersebut telah dinikmati oleh terdakwa Indrianto yang berperan sebagai bendahara pokmas. Hal itu pun yang mengakibatkan proyek pembangunan RTG di wilayah tersebut terhambat. (ils)