KPK Luncurkan 10 Desa Antikorupsi, Desa Kumbang Berada di Peringkat Tiga Nasional

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Desa Antikorupsi tahun 2022 dengan tema ‘Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’’. Kegiatan ini merupakan puncak dari serangkaian tahapan pembentukan percontohan Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2022. Kegiatan ini digelar di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa, 29 November 2022.

Dalam kesempatan ini, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu Desa Antikorupsi dengan nilai 95 poin dan berada di urutan ke tiga dari 10 desa yang terpilih tahun 2022 ini.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam memberantas korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu KPK mengajak segenap masyarakat untuk ikut dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk masyarakat desa.

‘’Potensi desa sangat strategis, begitu strategisnya peran kepala desa dan aparatur desa, saya teringat semangat Bung Hatta yang menyebut, Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil dari desa,’’ terang Firli dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Selasa (29/11) kemarin.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut kolaborasi ini sangat penting dilakukan karena tidak mungkin Kementerian Desa bisa menangani sendiri 74.961 desa di seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan ragam budaya. Halim juga menyampaikan apresiasi kepada KPK terkait program Desa Antikorupsi. Menurutnya, jika program ini terus berjalan, kekhawatiran terkait ketidaksesuaian pengelolaan dana desa akan berkurang.

‘’Semua ini akan lebih cepat lagi ketika KPK ikut mendampingi berbagai program dalam upaya pembangunan desa melalui program Desa Antikorupsi,’’ ungkap Halim.

Dalam laporan pelaksanaan program Desa Antikorupsi, Wawan Wardiana menerangkan, pada tahap awal KPK melakukan observasi pada periode Februari, untuk melakukan pengecekan dan memilih desa yang akan ditetapkan sebagai percontohan. Selanjutnya KPK melakukan Kick-Off dalam rangka dimulainya kegiatan pembentukan percontohan Desa Antikorupsi tahun 2022 pada bulan Juni di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Tahap selanjutnya, KPK melakukan bimbingan teknis terhadap desa terpilih untuk dibentuk menjadi sebuah percontohan Desa Antikorupsi agar mampu memenuhi indikator buku panduan Desa Antikorupsi. Kemudian KPK melakukan tahap penilaian untuk menentukan layak tidaknya sebuah desa dinyatakan sebagai Desa Antikorupsi. Tahap penilaian ini melibatkan tim penilai dari kementerian terkait dan pemerhati antikorupsi.

‘’Terakhir KPK melakukan penganugerahan Desa Antikorupsi kepada desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai indikator Desa Antikorupsi. Dimana tahun ini kita laksanakan di Desa Banyubiru, Semarang,’’ terang Wawan.

Hasil Penilaian Desa Antikorupsi

Desa Banyubiru Kabupaten Semarang sendiri menjadi desa yang meraih skor tertinggi dalam pembentukan Desa Antikorupsi tahun 2022 dengan nilai sebesar 96,75. Disusul Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung dengan nilai sebesar 96,16; Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 95; Desa Sukojati, Banyuwangi dengan nilai 93,25; Desa Kamang Hilia, Kabupaten Agam dengan nilai 93,25; Desa Kutuh, Kabupaten Badung dengan nilai 93,21; Desa Hanura, Kabupaten Pesawan dengan nilai 92,75; Desa Pakatto, Kabupaten Gowa dengan nilai 92,75; dan Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau dengan nilai 91,39.

Desa Antikorupsi merupakan program yang digagas KPK dengan menggandeng Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Program ini pertama kali diluncurkan pada 2021 dengan memilih Desa Panggungharjo di Bantul, Yogyakarta sebagai desa percontohan.

Tahun 2022, KPK memilih 10 desa dari 10 Provinsi untuk dilakukan pembentukan percontohan desa antikorupsi. Program ini KPK laksanakan karena melihat besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah, yakni hingga tahun 2022 nilainya mencapai Rp 468,9 triliun.  Sementara data KPK sendiri mencatat sejak tahun 2015 – 2022 sebanyak 601 kasus terkait desa telah ditangani KPK dengan jumlah tersangka 686 orang.

‘’Korupsi merampas hak-hak kita, kita terkadang tidak menyadarinya, padahal tujuan negara akan gagal apabila kita membiarkan terjadinya korupsi. Karena itu KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui program Desa Antikorupsi,’’ tutup Firli.(ris)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

0
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutri Zinc. Varietas tersebut kaya nutrisi sehingga diharapkan dapat mencegah dan menurunkan...

Latest Posts

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi...

Sidang Desa Jero Gunung, Kades Akui Tanda Tangan Dipalsukan

Mataram (Suara NTB)- Kepala Desa (Kades) Jero Gunung, Amrullah...

100 KK di Ntobo Kota Bima Belum Tersentuh Jaringan Internet

Kota Bima (Suara NTB) - Kurang lebih sebanyak 100...

Desa Gemilang Informasi Publik, Ikhtiar Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik hingga Tingkat Desa

Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik...

Dinas LHK NTB Apresiasi Keberhasilan Desa Semparu Terkait Tata Kelola Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui...