Kasus GTI di Gili Trawangan Jadi Atensi Jaksa Agung

Mataram (Suara NTB) – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, memberikan atensi khusus terkait penyelesaian perkara korupsi aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Aset berupa tanah seluas 65 hektare di kawasan wisata itu naik penyidikan di tanggal 9 Februari 2022.

‘’Jaksa Agung memberikan atensi khusus terkait perkara ini (korupsi aset Gili Trawangan). Jadi, Jaksa Agung berkomitmen untuk menyelesaikannya,’’ tegas Kapuspenkum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana, SH.MH, di Mataram, Selasa, 29 November 2022. Informasi terkini dari penyidik bahwa penanganan perkara korupsi aset ini sedang berjalan di tahap penyidikan.

Jaksa Agung juga tidak segan-segan melakukan supervisi terhadap penanganan perkara dimaksud. Jika dalam upaya penanganannya tidak memiliki kemajuan yang signifikan. Apalagi penanganan perkara ini menjadi atensi untuk segera dituntaskan demi kepastian hukum. ‘’Kita akan supervisi jika tidak ada kemajuan dalam penanganan perkara ini,’’ tegasnya.

Dia juga secara tegas memerintahkan penyidik untuk melayangkan surat panggilan secara paksa. Jika ada saksi yang enggan memenuhi panggilan. Karena pada prinsipnya, penanganan perkara ini harus tuntas mengingat sudah menjadi atensi. ‘’Layangkan panggilan paksa saja, jika tidak mau memenuhi panggilan untuk diperiksa,’’ tukasnya.

Sumedana juga menyarankan agar media massa tetap memantau perkembangan dari penanganan perkara ini. Begitu juga kepada pihak Kejaksaan, Jaksa Agung telah meminta kepada jajaran di NTB agar selalu menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara ke media massa. ‘’Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mengarah ke dugaan pungutan liar (pungli), sehingga harus tetap dipantau,’’ tambahnya.

Sebelumnya Kepala Kejati NTB Sungarpin dalam perkara ini menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-02/N.2/Fd.1/02/2022, tanggal 9 Februari 2022. Setelah naik penyidikan, pemeriksaan saksi baru dilaksanakan pada 25 Oktober 2022. Pemeriksaan saksi terungkap sesuai adanya surat panggilan saksi bernama Marwi yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor: SP-1116/N.2.5/Fd.1/10/2022, tanggal 21 Oktober 2022.

Dalam surat yang ditandatangani Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Ely Rahmawati, meminta Marwi hadir menghadap tim penyidik Ema Mulyawati pada Selasa (25/10). Lokasi pemeriksaan Marwi sebagai saksi tertulis di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Marwi yang dikonfirmasi atas pemeriksaan jaksa mengakui dirinya menduduki lahan dengan luas mencapai 3 are. Dia mendirikan rumah dan toko tempat usaha. Lahan yang tercatat sebagai aset Pemprov NTB itu sudah dia huni sejak kecil. Alasan dia bersama keluarga menduduki lahan karena dahulunya seperti hutan, tidak bertuan. Dia pun menyadari penguasaan lahan tersebut tanpa ada alas hak kepemilikan, hanya berbekal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas usaha toko miliknya.

Dari hasil penyelidikan pun terungkap indikasi bahwa persoalan itu mulai muncul di tahun 1998, terhitung sejak PT GTI mengantongi kesepakatan kontrak produksi dari Pemprov NTB. Dalam periode tersebut terindikasi adanya sejumlah pihak yang mengambil keuntungan pribadi. Dugaan itu berkaitan dengan sewa lahan secara masif. Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mengarah ke dugaan pungutan liar (pungli).

Dugaan tersebut berkaitan dengan lahan yang sebelumnya masuk dalam kesepakatan kontrak produksi untuk pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) milik Pemprov NTB. Kondisi terkini di areal seluas 65 hektare kawasan Gili Trawangan, sudah terdapat bangunan permanen yang sebagian besar menjadi ladang bisnis masyarakat penunjang pariwisata.

Pemetaan situasi di atas lahan itu pun telah dilakukan pihak Kejaksaan. Hal itu sesuai dengan hasil Kejati NTB saat menjalankan tugas sebagai jaksa pengacara negara (JPN) dalam penyelamatan dan penerbitan aset di kawasan wisata tersebut. Upaya penyelamatan aset ini pun menjadi harapan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah yang berpotensi memberikan keuntungan hingga triliunan rupiah. (ils)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

0
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutri Zinc. Varietas tersebut kaya nutrisi sehingga diharapkan dapat mencegah dan menurunkan...

Latest Posts

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi...

Sidang Desa Jero Gunung, Kades Akui Tanda Tangan Dipalsukan

Mataram (Suara NTB)- Kepala Desa (Kades) Jero Gunung, Amrullah...

100 KK di Ntobo Kota Bima Belum Tersentuh Jaringan Internet

Kota Bima (Suara NTB) - Kurang lebih sebanyak 100...

Desa Gemilang Informasi Publik, Ikhtiar Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik hingga Tingkat Desa

Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik...

Dinas LHK NTB Apresiasi Keberhasilan Desa Semparu Terkait Tata Kelola Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui...