BPKP Turun Audit Penyaluran BLT BBM di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB turun mengaudit dan mengawasi penyaluran Program bantuan sosial (Bansos) pemerintah, seperti BLT BBM, PKH dan BPNT di Lombok Barat. BPKP ingin memastikan penyaluran bantuan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Sejauh ini penyaluran bantuan baik itu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Program keluarga harapan (PKH), Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) tengah berlangsung di semua desa di Lobar. Penyaluran dilakukan langsung oleh kantor pos.

Seperti penyaluran Bansos di kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung dipusatkan di kantor kelurahan setempat, Selasa (29/11). Penyaluran disaksikan oleh Camat Gerung, H Mulyadi, Kapolsek Gerung, unsur TNI bersama Lurah Dasan Geres, Umar Syarapudin dan pihak yerkait lainnya.

Lurah Dasan Geres mengatakan, jumlah penerima bansos di daerahnya sebanyak 771 jiwa. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 686 karena memang bantuan yang disalurkan itu tiga jenis, yakni BLT BBM, PKH dan sembako tunai atau BPNT.

Dijelaskan, bertambahnya penerima ini, di samping banyak jenis bantuan yang disalurkan, banyak juga di antaranya penambahan baru seperti PKH. Ia menyebut banyak penerima PKH yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan, karena permasalahan Adminduk sekarang sudah memperoleh bantuan. Karena pihaknya sudah melakukan perbaikan dan mengusulkan ke Pemda. Selain itu, pihaknya sudah mengusulkan penghapusan penerima bantuan yang tidak berhak, karena sudah mampu, berstatus ASN dan P3K. “Itu sudah kami keluarkan,” ujarnya.

Sementara itu Kadis Sosial Lobar, Lalu Martajaya mengatakan penyaluran bantuan BLT BBM, PKH dan BPNT sedang berlangsung. Penyaluran sudah dilakukan selama seminggu. “Sehari bisa 10-12 Desa yang disalurkan,” ujarnya. Pihaknya pun turun melakukan pengawasan penyaluran bantuan ini. Termasuk pendamping PKH juga turun membantu memantau dan mengawasi. Selain pihaknya, tim BPKP juga turun melakukan pengawasan dan audit terhadap penyaluran bantuan ini.

“BPKP mengaudit, dan mereka melihat seperti apa pelaksanaan dan kendala di lapangan penyaluran bantuan ini,” ujarnya. Ia menambahkan, dari data penerima 76  ribu lebih KPM berkurang menjadi 75 ribu. Terdapat 1.000 kelompok penerima manfaat (KPM) yang dihapus. Mereka ini kata dia tidak diganti karena itu menjadi kewenangan pusat. “Nanti kita tunggu saja mana yang dimasukkan oleh Kemensos,” ujarnya. (her)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur...

0
Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat infrastruktur kepengurusan dan jaringan di berbagai wilayah Indonesia menuju Pemilu 2024.Hal ini ditandai dengan dilantiknya...

Latest Posts

Lantik Ketua DPW Perindo Jatim & NTB, Hary Tanoe Perkuat Infrastruktur Partai Guna Raih Double Digit

Surabaya (suarantb.com) -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin memperkuat...

Aruna Senggigi Gelar Malam Apresiasi Pelanggan 2023

Giri Menang (Suara NTB) – Aruna Senggigi Resort &...

Tekan PMK, Pemprov NTB Targetkan 1,4 Juta Ternak Divaksin Tahun 2023 

Selong (suarantb.com)– Dalam rangka pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku...

Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)

Jakarta (suarantb.com)– Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam...

Mahasiswa KKN Unram Latih Warga Buat Kerupuk Berbahan Pisang

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat...