Tingkatkan Pencapaian SDGs, Komitmen Global dan Nasional Harus Dikontribusikan dari NTB

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB berusaha meningkatkan pengelolaan atau capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Secara global dan nasional, SDGs ini sudah menjadi atensi, sehingga pelaksanaan SDGs di NTB terus meningkat. Bahkan, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., SDGs yang sudah menjadi komitmen global dan nasional ini harus dikontribusikan dari NTB.

Demikian disampaikan Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., pada Workshop SDGs di Mataram, Senin, 28 November 2022. Workshop ini juga dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Pihaknya berterima kasih pada Gubernur dan Wagub NTB, karena telah memberikan arahan pada aparat di bawah agar semua memberi perhatian pada pencapaian tujuan SDGs. ‘’Dan inilah yang menjadi komitmen global dan komitmen nasional yang harus juga kita kontribusikan dari Nusa Tenggara Barat. Dan di dalam perkembangan ini tentu akan tampak sudah sampai mana capaian yang kita sudah peroleh sejak SDGs ini dicanangkan di 2015. Dan tentu kita Provinsi NTB dengan capaian yang sangat membanggakan. Dan oleh karena itu tidak henti-hentinya kita berupaya untuk terus meningkatkan pengelolaan SDGs  dengan sebaik-baiknya,’’ terangnya.

Iswandi menegaskan, pelaksanaan SDGs di NTB adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs. Dan  NTB sudah menindaklanjuti dengan membentuk tim ditetapkan SK-nya setiap tahun.

Di dalam pelaksanaan SDGs, tambahnya, pihaknya menerapkan prinsip inklusivitas, artinya semua harus berperan. Pihaknya berterima kasih kepada mitra pembangunan dari Non Government Organization (NGO) yang banyak berkiprah di tengah-tengah masyarakat di NTB.  Pihaknya berharap semua dapat melaksanakan program SDGs ini di masing-masing kementerian/lembaga, termasuk dalam pemerintah daerah.

‘’Dan inilah yang sekarang masih kita rasakan ada perlu penguatan di setiap OPD maupun kementerian/lembaga di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan bahwa kita semua berperan di dalam mewujudkan agenda ini,’’ ujarnya.

Sementara dari sisi dokumen, ujarnya, secara nasional sudah ada peran tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan Perpres dan pihaknya sudah menindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah dan termasuk juga telah memiliki peta jalan. Untuk itu, provinsi  masih memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.

Diakuinya, dari 10 kabupaten kota yang ada, baru satu kabupaten yang sudah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah, yakni Kabupaten Sumbawa Barat. ‘’Mudah-mudahan dengan workshop ini, 9 kabupaten/kota yang masih belum menyelesaikan dokumennya itu bisa kita tuntaskan . Di sinilah peran kita semua termasuk mitra-mitra pembangunan untuk turut berperan dalam rangka mewujudkan dokumen ini agar kita memiliki komitmen dan program yang berupaya untuk mencapai tujuan pembangunan SDGs di Nusa Tenggara Barat dan di setiap kabupaten/kota,’’ terangnya.

Meski  pelaksanaan SDGs banyak kekurangan, ungkapnya, banyak inovasi-inovasi  yang muncul. Inovasi ini tinggal mengintegrasikan antara agenda pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan mitra-mitra pembangunan .

Diakuinya, banyak hal yang dilakukan pemerintah provinsi dalam meningkatkan SDGs, banyak hal yang sudah dilakukan, di antaranya terus meningkatkan komunikasi, sosialisasi dan advokasi . pihaknya ingin memperluas semua stakeholder dari desa sampai dengan provinsi melakukan penguatan arus informasi mengenai komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan SDGs .

‘’Di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di posyandu posyandu kita akan galakkan penguatan komunikasi, sosialisasi dan advokasi ini, termasuk di ruang-ruang publik, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju begitu komitmen mensosialisasikan SDGs,’’ tambahnya,

Selain itu, meski sudah banyak program, ternyata progres pengumpulan data   masih lemah. Pihaknya berharap berharap masalah pengembangan dan peningkatan data ini dapat diselesaikan dan ditingkatkan, sehingga dalam mengikuti penilaian secara nasional setiap tahun bisa terus mengalami progres yang membaik.

Hal lain yang akan dilakukan adalah melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan. Pihaknya akan memperkuat dari OPD agar masing-masing OPD sesuai dengan tujuan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya bisa tampak seperti apa kontribusi  di dalam pencapaian SDGs ini.

‘’Yang ke empat adalah memperkuat kerjasama dan alhamdulillah ini terus kita bangun . Dan yang terakhir kita ingin pastikan Pergub 36 tahun 2018 yang menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang tujuan pencapaian SDGs Nusa Tenggara Barat itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya . ini 5 hal yang terus berjalan dan akan kita tingkatkan dengan menguatkan koordinasi keterpaduan program dengan seluruh kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Sementara Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengingatkan, di dalam membangun suatu daerah suatu bangsa suatu negara tidak boleh hanya memperhatikan satu aspek saja tetapi seluruh aspek itu harus diperhatikan. Menurutnya, di SDGS dari 17 poin ada tentang bagaimana supaya tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, pendidikan, ekosistem darat, ekosistem laut, sanitasi, kesetaraan gender, kota dan pemukiman yang layak dan lain sebagainya.

‘’Jadi komprehensif betul dipikirkan dan tidak satu sisi saja, akhirnya yang lain keteteran, tidak fokus pada satu bagian. Akhirnya yang lain tidak terurus. Jadi 17 poin itu memang kalau kita bedah satu-satu itu memang kunci daripada kita membangun suatu daerah,’’ ujarnya mencontohkan.

Wagub mencontohkan, jika berbicara lingkungan banyak orang tidak peduli masalah lingkungan, sehingga menyebabkan banjir bandang, hutan gundul,  karena ketidakpedulian terhadap sampah yang berserakan. Bahkan, sampah yang ada di depan rumah maupun depan kompleks perumahan yang disalahkan adalah  pemerintah. Padahal, masyarakat tersebut bisa membersihkan langsung sampah yang ada di sekitarnya tanpa harus menunggu petugas dari pemerintah.

‘’Kita bicara mindset, bicara kesadaran. Dan itu enggak bisa seperti membalik telapak tangan,’’ ujarnya.

Untuk itu, tambahnya, Bappeda memiliki posisi yang sangat strategis untuk menggerakkan seluruh program supaya acuannya adalah mengubah pola pikir, karena kalau hanya sibuk sama apa yang dilakukan dan tidak peduli dengan pola pikir, akan merugikan banyak pihak. Menurutnya, masyarakat tidak mesti selalu akan berpikir itu urusan pemerintah dan bukan urusannya. Padahal   seluruh program pemerintah itu tujuannya bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, menyehatkan masyarakat, membuat pendidikan masyarakatmenjadi tingkatnya tinggi.

Termasuk menciptakan lingkungan kehidupan di sekitar masyarakat yang baik, keamanan, ketentraman dan kesetaraan. Untuk itu, pihaknya mengharapkan masyarakat peduli dengan lingkungan sekitarnya, termasuk membersihkan sampah yang ada di dekatnya.

Wagub juga memberikan apresiasi pada pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari pemerintah pusat. Lima STBM ini adalah, stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan makanan dengan benar, pengolahan sampah rumah tangga dan pengolahan limbah cair rumah tangga. Dari 10 kabupaten/kota, ujarnya, Kabupaten Sumbawa Barat sudah tuntas melaksanakan lima pilar STBM ini, bahkan sekarang ini Pemkot Mataram dan Lombok Barat juga mencanangkan lima pilar STBM. (ham)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

0
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutri Zinc. Varietas tersebut kaya nutrisi sehingga diharapkan dapat mencegah dan menurunkan...

Latest Posts

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi...

Sidang Desa Jero Gunung, Kades Akui Tanda Tangan Dipalsukan

Mataram (Suara NTB)- Kepala Desa (Kades) Jero Gunung, Amrullah...

100 KK di Ntobo Kota Bima Belum Tersentuh Jaringan Internet

Kota Bima (Suara NTB) - Kurang lebih sebanyak 100...

Desa Gemilang Informasi Publik, Ikhtiar Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik hingga Tingkat Desa

Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik...

Dinas LHK NTB Apresiasi Keberhasilan Desa Semparu Terkait Tata Kelola Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui...