Tanjung (Suara NTB) – Mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang kini menduduki Anggota Komisi III DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., menyoroti masih minimnya angka partisipasi sekolah siswa di KLU. Salah satunya, tingkat partisipasi siswa lulusan SMA/SMK dan sederajat yang melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi, hanya 9 persen.
“Hanya yang masuk sekolah SD yang sudah 100 persen. Dari SD ke SMP 80 persen, SMP ke SMA 78 persen, dan yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi hanya 9 persen,” papar Nasrudin.
Belum 100 persennya angka partisipasi sekolah di tingkat SMP dan SMA ini menjadi penilaian tersendiri. Politisi Gerindra KLU ini menganggap, alokasi Dana BOS saja masih belum cukup untuk mendukung tuntutan belajar siswa.
Ia berpendapat, salah satu faktor belum maksimalnya persentase melanjutkan siswa karena persoalan ekonomi. Terlebih di situasi saat ini yang banyak menuntut mobilitas, sejalan dengan visi merdeka belajar di institusi pendidikan.
“Belum lagi kita hitung putus sekolah. Maka sangat wajar kalau pemerintah memberi atensi serius. Misalnya, untuk yang kurang mampu diberikan beasiswa,” sarannya.
Mendongkrak Indeks Pendidikan Manusia serta kualitas generasi Lombok Utara di masa depan, menurut Nasrudin, harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Sebab investasi pada sumber daya manusia, outputnya tidak instan seperti halnya infrastruktur. Sebaliknya, generasi anak didik yang dibangun saat ini akan mengisi ruang pembangunan untuk 15 atau 20 tahun yang akan datang. “Pembangunan sektor pendidikan memang dibantu oleh dana BOS, tapi itu saja belum cukup,” cetusnya.
“Kami belum melihat ada keberpihakan anggaran di luar BOS. Seperti beasiswa untuk siswa berprestasi, beasiswa tidak mampu, itu belum ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan kepada eksekutif untuk mengurangi porsi anggaran di sektor infrastruktur khususnya bangunan. Ia tidak menyangkal, belasan OPD termasuk Sekretariat DPRD KLU masih belum memiliki gedung. Namun dengan alokasi yang proporsional, persoalan gedung dapat terselesaikan jika dilakukan secara bertahap.
“Kami juga minta Dinas Dikbudpora agar tidak hanya fokus di fisik saja. Siswa juga harus dicerdaskan, kelangsungan pendidikannya (minimal tanah SMA) harus disikapi secara serius,” pungkasnya. (ari)