WAKIL Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., mengingatkan pada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di provinsi maupun kabupaten/kota lebih serius dalam melaksanakan program. Menurutnya, harus ada program baik yang ditinggalkan atau untuk dikenang setelah tidak lagi menjabat di posisinya.
Bagi Wagub jabatan hanya sementara sehingga dalam bekerja mesti fokus agar apa ini programkan bisa berjalan dengan baik. Termasuk dirinya yang tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan sejumlah program. Salah satunya revitalisasi posyandu.
Diakuinya, masalah posyandu wewenangnya tingkat desa atau dusun, tapi pihaknya tidak gengsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan revitalisasi posyandu.
“Jabatan ini hanya sementara. Wagub hanya 5 tahun. 19 September 2023 jabatan kami berakhir. Apa artinya saya di sini, misalnya nafsi -nafsi. Sedangkan saya punya wewenang untuk melakukan suatu kebijakan mendorong satu program,” ungkapnya saat memberikan sambutan pada Workshop Sustainable Development Goals (SDGs) di Mataram, Senin, 28 November 2022.
Sebagai Wagub dirinya tidak gengsi turun ke kabupaten/kota untuk melihat pelaksanaan sejumlah program. Dalam hal ini, dirinya ingin setelah tidak lagi menjabat sebagai Wagub ada yang dikenang atau diingat saat sudah tua. Terlebih sebentar lagi masa jabatannya sebagai Wagub akan berakhir 19 September 2023.
Wagub juga mengakui tidak ada yang bisa memberikan garansi jika pada tahun 2023 dirinya akan terpilih kembali sebagai kepala daerah. Untuk itu, di sisa masa jabatannya sebagai Wagub, dirinya bertekad agar sejumlah program-program yang menjadi unggulan bisa terlaksana dengan baik.
Wagub juga mengingatkan pimpinan OPD baik di provinsi ataupun kabupaten/kota jika jabatan yang mereka emban hanya sementara. Mereka bisa digeser atau dipindahkan ke tempat lain oleh pimpinannya masing-masing. Untuk itu, harapnya, di saat mengemban jabatan mesti melaksanakan tugas dengan baik, sehingga setelah tidak lagi menjabat bisa mengenang sejumlah program-program yang dilakukan saat dipercaya memegang jabatan.
Wagub mencontohkan revitalisasi posyandu yang sebelumnya tidak memiliki anggaran yang besar tetapi bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan keberadaan posyandu sangat membantu pemerintah di dalam memberikan berbagai macam data maupun menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
“Seperti masalah stunting. Adanya revitalisasi posyandu kita di NTB bisa mengetahui by name by address anak yang mengalami stunting. Kalau di daerah lain data stunting masih berdasarkan hasil survei. Begitu juga masalah pelecehan pada anak ataupun kasus lainnya kita bisa melibatkan posyandu,” ujarnya. (ham)
