Anggaran Pokir Dewan Naik

Mataram (Suara NTB) – Anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Mataram naik di tahun 2023. Kenaikan ini cukup fantastis, mencapai Rp20 miliar lebih. Kenaikan anggaran aspirasi dinilai penting untuk mengakomodir usulan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito membenarkan adanya kenaikan anggaran pokok-pokok pikiran anggota dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023. Dari usulan dana pokir Rp5 miliar, hanya disetujui Rp3 miliar per anggota. Kenaikan ini sangat fantastis dari alokasi anggaran sebelumnya Rp100 miliar lebih untuk 40 anggota beserta pimpinan, kini menjadi Rp120 miliar lebih. “Seluruhnya sudah final dan disanggupi. Kenaikan jadi Rp3 miliar semua,” sebut Eko dikonfirmasi, Senin 28 November 2022.

Sekda menegaskan, kenaikan dana pokir dewan hampir setiap tahun, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan tahun politik. Menurutnya, alokasi dana pokir ini langsung bersentuhan dengan masyarakat di masing-masing kelurahan. Wakil rakyat dari lingkar selatan itu mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kebutuhan kegiatan sosial ekonomi, dan lain sebagainya di masing-masing daerah pemilihan.

Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyetujui kenaikan itu karena fiskal daerah memungkinkan untuk mengakomodir. “Jadi tidak ada kaitannya dengan tahun politik dengan kenaikan dana pokir ini,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Abdurrahman juga membenarkan adanya kenaikan dana pokir dewan di tahun 2023. Menurutnya, anggaran itu adalah aspirasi masyarakat dan melihat kebutuhan masyarakat pasca pandemi Covid-19, sehingga disampaikan ke anggota dewan agar diakomodir. Ia menegaskan, pokir dewan dicantumkan dalam bentuk program, bukan uang. “Pokir dewan ini bentuknya program, bukan uang. Program ini yang diusulkan masyarakat melalui MPBM,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, dana pokir yang dialokasikan pada APBD 2023 yakni, masing-masing Rp3 miliar. Ia enggan menilai apakah porsi anggaran itu ideal atau tidak, karena prinsipnya dewan tidak ingin membebani pemerintah daerah. Di satu sisi, pihaknya melihat porsi anggaran secara rasional sehingga meminta dinaikkan. Rahman menegaskan, kenaikan dana pokir itu tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Selama ini, dana pokir yang disalurkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, usulan yang tidak diakomodir oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkup Pemkot Mataram, maka dapat diintervensi melalui dana pokir. (cem)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

0
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutri Zinc. Varietas tersebut kaya nutrisi sehingga diharapkan dapat mencegah dan menurunkan...

Latest Posts

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi...

Sidang Desa Jero Gunung, Kades Akui Tanda Tangan Dipalsukan

Mataram (Suara NTB)- Kepala Desa (Kades) Jero Gunung, Amrullah...

100 KK di Ntobo Kota Bima Belum Tersentuh Jaringan Internet

Kota Bima (Suara NTB) - Kurang lebih sebanyak 100...

Desa Gemilang Informasi Publik, Ikhtiar Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik hingga Tingkat Desa

Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik...

Dinas LHK NTB Apresiasi Keberhasilan Desa Semparu Terkait Tata Kelola Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui...