Sidang Kasus Boymin, Saksi Sebut PKBM Tidak Ikuti Ujian Kesetaraan

Mataram (Suara NTB) – Sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi dana program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2017-2019 dengan terdakwa anggota DPRD Bima, Boymin, SE., digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram, Jumat, 25 November 2022. Lima orang saksi dihadirkan secara virtual Jaksa Penuntut Umum (JPU) mereka semua merupakan para pengajar di PKBM itu.

“Setau saya PKBM tidak mengikuti ujian kesetaraan di tahun 2019 baik untuk jenjang paket B untuk jenjang SMP dan paket C untuk jenjang SMA,” kata Asperianti guru Bahasa Indonesia menjawab pertanyaan penuntut umum di hadapan majelis hakim dengan hakim ketua Mukhlassudin, Jumat (25/11). Jumlah siswa yang diajarkan di PKBM tersebut sekitar 26 siswa untuk paket C dan 15 siswa untuk paket B.

Asperianti juga mengaku dalam proses pembelajaran, tidak ada metode dan kurikulum khusus. Melainkan hanya mengacu pada buku yang diberikan oleh ketua PKBM (Boymin). Dia yang baru bergabung dengan PKBM sejak Bulan Juli di tahun 2019 tersebut, mengaku tidak pernah membuat rencana pembelajaran melainkan hanya mengajar begitu saja. “Kita tidak pernah buat rencana pembelajaran, karena hanya mengacu pada buku yang diberikan oleh ketua PKBM saja,” tambahnya.

Meski dia mengajar sekedarnya, tetapi upah bulanan selalu diterima. Dimana setiap bulannya mereka menerima upah sebesar Rp250 ribu yang dibayarkan secara rapelan oleh ketua PKBM. Dia juga mengaku di Bulan November tahun 2019 jumlah siswa yang belajar berkurang dari biasanya bahkan hanya 7-11 orang. “Di Bulan November jumlah siswa PKBM sangat sedikit karena sibuk di kebun dan sawah,” katanya.

Saksi lainnya, Muhdar mengaku tidak ada pelaksanaan ujian kesetaraan di tahun 2019. Dia yang menjadi pengajar mata pelajaran IPS sejarah tersebut mulai bergabung dengan PKBM yang dipimpin Boymin sejak tahun 2019 pada Bulan Juli. Tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran dia hanya mengandalkan buku panduan yang diberikan oleh ketua. “Saya diminta untuk mengajar tanpa SK dan sebatas permintaan lisan saja,” akunya. Meski demikian, dia tetap menerima gaji sebesar Rp250 per bulannya.

Saksi lainnya, Husri juga mengaku hal yang sama dengan saksi lainnya. Dia yang bertugas sebagai guru IPS sejarah itu mengajar untuk siswa dengan jenjang paket C. Jumlah siswa yang diajarkan hanya 26 siswa saja. Jumlah itupun berkurang di Bulan November karena banyak yang pergi ke sawah dan kebun. “Di Bulan November memang jumlah siswanya sangat sedikit karena sibuk di kebun dan sawah,” tandasnya.

Sementara itu, tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bima yang diwakili,  Suryo Dwiguno mengaku untuk pemeriksaan saksi masih terus berlanjut. Apalagi Jaksa menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap 68 orang saksi dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp862 juta tersebut. “Masih pemeriksaan saksi dan akan berlanjut di sidang berikutnya,” singkatnya.

Boymin dalam kasus ini berperan sebagai Ketua PKBM Karoko Mas yang berlokasi di Dusun Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Dalam kapasitas tersebut, Boymin diduga sebagai aktor utama yang mengakibatkan munculnya kerugian negara dalam pengelolaan dana program PKBM tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, kerugian negara sedikitnya Rp862 juta dari total pengelolaan anggaran periode tiga tahun senilai Rp1,44 miliar. (ils)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

0
Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi varietas Padi Inpari Nutri Zinc. Varietas tersebut kaya nutrisi sehingga diharapkan dapat mencegah dan menurunkan...

Latest Posts

NTB Gencarkan Pengembangan Padi Inpari Nutri Zinc untuk Turunkan Angka Stunting

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian telah berhasil memproduksi...

Sidang Desa Jero Gunung, Kades Akui Tanda Tangan Dipalsukan

Mataram (Suara NTB)- Kepala Desa (Kades) Jero Gunung, Amrullah...

100 KK di Ntobo Kota Bima Belum Tersentuh Jaringan Internet

Kota Bima (Suara NTB) - Kurang lebih sebanyak 100...

Desa Gemilang Informasi Publik, Ikhtiar Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik hingga Tingkat Desa

Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik...

Dinas LHK NTB Apresiasi Keberhasilan Desa Semparu Terkait Tata Kelola Sampah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui...